Harga Selangit Kursi Senayan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ongkos politik yang dibutuhkan para calon anggota legislatif (caleg) di DPR RI terhitung mahal. Bahkan dibutuhkan dana hingga Rp 30 miliar untuk menyandang gelar sebagai wakil rakyat di Senayan. Menurut Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy, rekannya pernah menghabiskan dana sebesar itu meskipun belum tentu mencapai kemenangan.

"Wah, sudah sampai ada yang Rp 30-an miliar. Alhamdulillah saya dua kali maju tidak pernah mencapai lebih dari Rp 10 miliar," kata Romahurmuziy saat berbincang dengan reporter detikX.

Romy—sapaan akrab Romahurmuziy—mengklaim partainya tidak pernah meminta mahar kepada para caleg. Namun pihaknya akan memberi gambaran, untuk maju ke DPR RI para caleg, setidaknya perlu disiapkan dana sebesar uang yang dikeluarkan para petahana pada periode sebelumnya. Dia sempat menjadi anggota Komisi III di DPR RI, lalu pindah di Komisi XI.

"Kalau mau memperbesar kemungkinan menang, ya harus lebih banyak alat peraga kampanyenya. Jadi ya kisarannya Rp 2-7 miliar untuk maju DPR RI. Tapi itu bukan syarat. Tidak kemudian, nggak punya, kamu nggak kami calonkan, nggak gitu," ujarnya.

Ia juga mengakui biaya politik terus naik tiap periode. Sebagai gambaran, saat maju pada 2009, ia hanya merogoh kocek Rp 2,1 miliar. Di 64 kecamatan, Romy memasang alat peraga kampanye sebanyak 128 buah baliho. Adapun di perkotaan, ia memasang sekitar 150 baliho. Selain itu, ia juga mencetak 20 ribu kaus. Namun, saat maju pada periode selanjutnya, ia memasang billboard ukuran 2x3 meter sebanyak 1.000 buah dan mencetak kaus sebanyak 100 ribu potong. Satu baliho untuk tiap desa. Untuk periode 2014 itu, ia harus merogoh dana Rp 6,7 miliar.

"Ada yang bilang juga, ‘Gus, ini kalau nggak memberi sedekah kepada pemilih yang loyal sama kita, mereka bisa lari lho’. Ya sudah, akhirnya kami kasihlah sembako. Kami kasihlah itu seperangkat alat salat. Jadi memang lebih tinggi biayanya," ucapnya.

Menurut Romy, secara persentase, biaya kampanye habis untuk penyediaan alat peraga kampanye (40 persen). Sisanya digunakan untuk pembentukan tim sukses dan sosialisasi. Namun, menurutnya, biaya sosialisasi tatap muka menjadi yang paling mahal.

Romy menuturkan, jika dana politik yang dihabiskan saat masa pencalonan tidak lebih dari Rp 10 miliar, para anggota DPR RI tidak akan merugi. Hal itu karena gaji dan tunjangan anggota DPR RI selama lima tahun dapat menutup modal miliaran rupiah tersebut.

"Sekarang Mas hitung saja gaji DPR Rp 62 juta sama honor-honor kali setahun udah Rp 720 juta. Lima tahun saja sudah Rp 3,5 miliar. Kemudian reses. Reses itu kan ada berapa ratus juta, itu kali 5, terus kunjungan daerah pemilihan. Reses itu kan Rp 350 juta kali 5 udah Rp 1,7 miliar, kali aja 5, sudah hampir Rp 10 miliar itu. Cuma kan tidak mungkin reses semua digunakan untuk mengembalikan biaya kampanye," ucapnya.

Dana yang dibutuhkan terus mengalami kenaikan per periode. Namun hal itu bukan menjadi penghalang, terutama bagi mereka yang telah nyaman duduk di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hendrawan Supratikno membenarkan bahwa biaya politik bagi para caleg DPR RI terus melejit. Walaupun demikian, ia mengaku akan kembali bertarung memperebutkan kursi di Senayan pada 2024. 

Sebelumnya, sejak 2009 hingga saat ini, ia menjadi anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah X. Dapil tersebut meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

"Saya masih dipercaya dan ditugaskan untuk nyaleg. Kalau di PDIP, pemilihan dapil DPR RI ini ada di tangan DPP dan Ketua Umum," kata Hendrawan kepada reporter detikX.

Pada 2009, ia mengklaim cukup mengeluarkan dana Rp 335 juta untuk melakukan kampanye dan mobilitas politik. Angka itu terbilang rendah karena, menurut Hendrawan, rata-rata caleg pada tahun itu menghabiskan dana sekitar Rp 3-4 miliar. Pada periode selanjutnya, tahun 2014, dana yang dibutuhkan meningkat sepuluh kali lipat. Bahkan, pada 2019, jumlah dana kembali naik sekitar tiga kali lipat.

Hendrawan mengaku sudah sangat dekat dengan para pemilihnya. Ia mengklaim hubungannya dengan para konstituennya sudah seperti saudara. Walaupun begitu, ia tetap harus menerima bahwa biaya politik yang harus dia keluarkan akan tetap naik setiap tahunnya.

"Ongkosnya tentu semakin meningkat," ujar mantan Ketua DPP PDI Perjuangan di Bidang Perekonomian tersebut.

Menurutnya, peningkatan itu tidak lepas dari adanya inflasi. Selain itu, makin lama seorang caleg bertahan di suatu dapil, jangkauan dukungannya makin luas. Dengan itu, biaya yang harus dikeluarkan juga bertambah seiring bertambahnya dukungan dari berbagai wilayah. Misalnya, di awal karier politiknya Hendrawan hanya berfokus di 5-10 kecamatan. Lalu pada periode selanjutnya, ia sudah mampu menjangkau 20-52 kecamatan. Meski demikian, kecamatan yang menjadi basis dukungan tetap memperoleh gelontoran dana yang lebih besar.

Tak hanya itu, berdasarkan berkas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye PDI Perjuangan yang diterbitkan Bawaslu pada 2019, Hendrawan menyalurkan sumbangan yang cukup besar ke partainya. Ia tercatat menyerahkan sekitar Rp 1.107.270.072. Jumlah itu bahkan lebih banyak dari sumbangan yang diberikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yaitu Rp 698.400.000.

"Anggaran kan salah satu sumber daya yang memang harus digunakan untuk memenangkan pertarungan. Kalau you bertarung tidak memiliki amunisi, logistiknya tidak kuat, ya you tumbang di tengah jalan," jelas Hendrawan.

Di sisi lain, menurut penjelasan Hendrawan, tahun ini PDI Perjuangan mencalonkan 580 caleg. Dari angka itu, 95 persen merupakan petahana. Selain itu, ada 73 akademisi, 17 purnawirawan TNI/Polri, dan sejumlah seniman atau artis. 

Adapun untuk caleg DPR RI, penempatan dapil ditetapkan oleh DPP. Dengan itu, para caleg dapat ditukar maupun digeser dapilnya oleh DPP. Hal itu, menurut Hendrawan, sebagai upaya menambah kursi di daerah-daerah tertentu. Caleg yang punya elektabilitas cukup baik akan ditugaskan di daerah yang selama ini masih rendah tingkat dukungannya.

Sementara itu, rekan sejawatnya di PDI Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo, memiliki kisah yang sedikit berbeda. Karier politiknya dimulai saat ia didapuk sebagai juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menjelang Pemilu 2019, ia ditawari oleh Pramono Anung untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Ia sempat ragu. Namun, setelah mendapat restu dan dorongan dari Presiden Jokowi, ia akhirnya mencalonkan diri. 

Johan sempat ingin bertarung di Dapil Jatim VII, yang mencakup kota kelahirannya, Mojokerto. Namun akhirnya ia ditempatkan di Dapil Jatim VIII yang mencakup Magetan, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, dan Ponorogo. Di dapil tersebut, Edhie Baskoro Yudhoyono, anak Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, berulang kali mendapatkan kemenangan.

"Itu dapil neraka, karena dikuasai oleh Demokrat sebelumnya," ucap Johan kepada reporter detikX.

Mantan Plt Pimpinan KPK tersebut mengaku beruntung karena pada akhirnya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya politik. Saat itu ia mengklaim menghabiskan dana dari uang pribadinya tidak sampai Rp 1 miliar. Hal itu karena, selain caleg, ia juga ditugasi sebagai tim pemenangan Jokowi. 

Saat ditugaskan ke daerah untuk kampanye presiden, ia sekaligus mengkampanyekan dirinya sebagai caleg. Bahkan ia mengaku tidak banyak mencetak kaus maupun alat peraga kampanye. Johan menggunakan alat peraga kampanye milik tim pemenangan presiden, termasuk kaus, untuk dibagikan. Selain itu, menurut pengakuannya, masyarakat sudah cukup mengenalnya karena sering tampil di media sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya tidak nyetak banyak kaus. Itu kaus bergambar Pak Jokowi yang banyak saya bagikan," ungkapnya.

Rekannya di DPR RI, Masinton Pasaribu, juga mengaku tidak banyak mengeluarkan dana untuk kampanye saat mencalonkan diri pertama kali pada 2014 di Dapil DKI Jakarta II. Namun pembiayaan politik itu diakui meningkat drastis pada periode selanjutnya.

"Ya kan tidak pas kampanye doang ke masyarakat, waktu reses juga. Pokoknya, kalau semua diakumulasi, ya lebih itu dari Rp 5 miliar," kata Masinton kepada reporter detikX.

Menurut eks aktivis '98 tersebut, sebagian dana tersebut digunakan untuk membantu acara-acara yang digelar masyarakat dan penyediaan fasilitas, seperti ambulans. Sebagian besar dana juga digunakan untuk pengadaan alat peraga kampanye dan menopang jaringan relawan atau pendukung yang akan membantu proses kampanye di masyarakat.

"Kalau biaya saksi sekitar Rp 300-500 ribu. Mungkin kecil, tapi ini di PDIP prinsipnya gotong-royong," ujar Ketua DPP Bidang Pemerintahan PDI Perjuangan tersebut.

Sedangkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengaku hanya memakai modal pribadi sebesar Rp 150 juta untuk maju ke Senayan mewakili daerah Pasuruan, Probolinggo, dan sekitarnya. Dana tersebut hanya cukup ia gunakan untuk mencetak stiker. Padahal, dalam acara-acara yang digelar, ia juga harus menyiapkan konsumsi para pemilihnya.

"Kalau bahasa Jawa komunikasi, kon muni kasih, harus ada kasih-kasihnya itu. Sehingga ada kesan politik itu berbiaya tinggi. Masyarakat harus ikut mengawasi ini," kata Jazilul kepada reporter detikX.

Jazilul mengakui setiap tahun biaya politik terus meningkat. Peningkatan itu setidaknya dua kali lipat seiring dengan naiknya harga bahan kebutuhan pokok dan harga rokok. Menurutnya, biaya politik akan lebih rendah jika masyarakatnya lebih sejahtera. Kondisi ekonomi masyarakat menjadikannya rentan dijadikan objek politik uang.

Ia mengaku harus merogoh kocek Rp 1,5 miliar hanya untuk alat peraga kampanye pada periode 2019. Hal itu karena alat peraga tersebut disebar ke sekitar 200 ribu calon pemilih. Selain itu, baik saat kampanye maupun setelah menjabat, Jazilul juga kerap menerima berbagai permintaan bantuan. Biasanya berupa pembiayaan pengajian, musala, sekolah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan serta perayaan desa.

"Itu yang hampir setiap bulan selalu ada kegiatan keagamaan. Langgananlah itu," ucapnya.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhan melihat praktik biaya kampanye politik yang tinggi sudah menjadi fenomena yang berulang. Politik berbiaya tinggi itu memunculkan indikasi penyelewengan dalam beberapa tahapan.

"Misalnya tidak hanya dalam masa kampanye, bukan tidak mungkin ada seseorang yang ingin mendaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif ke partai politik bukan tidak mungkin di sana ada potensi transaksi," ujar Kurnia kepada reporter detikX.

Kurnia mengatakan biaya tinggi politik juga bisa disebabkan adanya transaksi untuk mendapatkan nomor urut tertentu. Bahkan, sebelum masuk kampanye di tahun 2023 ini, banyak dilakukan kampanye-kampanye yang terselubung dan di sana bukan tidak mungkin juga membutuhkan dana yang besar. Termasuk kampanye gelap saat masa tenang dan hari pencoblosan. Jika diakumulasikan, itu akan menghasilkan angka yang sangat fantastis.

Menurut Kurnia, jika dihitung secara sederhana dengan pendapatan sebagai anggota legislatif, angkanya akan defisit dan membuka peluang mereka melakukan tindak pidana korupsi demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. 

Karena itu, praktik tersebut akan menjadi siklus korupsi politik yang akan berulang. Salah satu solusinya, menurut Kurnia, adalah undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, terutama untuk DPR RI.