Jakarta -
Heboh beredar video yang berisi ulama Kota Serang ramai-ramai menolak rapid test ke santri dan kiai. Kementerian Agama (Kemenag) hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara.
Peristiwa ini berawal saat beredar sebuah video berisi penolakan ulama Kota Serang terkait rapid test ke santri dan kiai. Mereka juga menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila.
Di video yang dilihat detikcom, dalam video berdurasi 34 detik itu ada sekitar puluhan ulama dan santri yang berbaris di depan sebuah gedung. Isi seruan berbunyi:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarkatuh
Bismillahirrohmanirrahim
Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kota Serang menyatakan:
1. Menolak rapid test para kiai dan para santri se-Kota Serang.
2. Menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila.
Takbir!
Allahu Akbar
Takbir!
Allahu Akbar
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
detikcom kemudian mengkonfirmasi beredarnya video ini ke Sekjen Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten Fadlullah. Ia mengatakan seruan dalam video tersebut dibuat oleh FSPP Kota Serang. Ia sudah menanyakan maksud dibuatnya video itu.
"Begini, ini FSPP Kota Serang, itu juga sudah saya termasuk menanyakan sama yang hadir di situ, apa itu maksudnya. Jadi ini memang kaitannya dengan, saya mohon maaf satu terkait dengan pengetahuan tentang rapid test. Jadi ini berbeda dengan provinsi, yang di provinsi justru mendorong gubernur memfasilitasi begitu pesantren dibuka harapannya gubernur membantu rapid test, jadi semua pihak tidak ada kekhawatiran," kata Fadlullah saat dihubungi di Serang, Banten, Selasa (16/6/2020).
Bagaimanapun, ilmu pengetahuan katanya harus dihargai. Memang, ada pengaruh dari media sosial bahwa rapid test tersebut dibuat oleh China dan saat diujikan ke kiai atau santri, hasilnya akan positif.
"Maksud saya, betapa itu sosial media merasuki pikiran, termasuk kiai. Tidak seluruhnya, itu kira-kira," ujarnya.
Menurutnya, ada kesalahpahaman dan ia sendiri meminta maaf bahwa ada keterbatasan pengetahuan. FSPP Provinsi Banten sudah mengkonfirmasi hal ini ke FSPP Kota Serang dan menyatakan tidak ada maksud untuk tidak mendukung pemerintah untuk rapid test atau menghalang-halangi.
"Ini hanya soal bagaimana pengetahuan kita tentang rapid test," ujarnya.
Selain menolak rapid test, poin kedua adalah penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Bahwa alat rapid test dibuat dari China dan RUU HIP disimpulkan komunis.
"Yang pertama disebutin rapid test, karena rapid test dengan (dibuat dari) China, lalu RUU Haluan Ideologi Pancasila itu komunis, komunis itu China. Meskipun saya bilang China sekarang kapitalisme global," ujarnya lagi.
Memang di antara kiai yang ada di video yang beredar adalah ulama ahli kitab kuning. Mereka sebetulnya, menurut Fadlullah, punya spirit melindungi Indonesia dan bagaimana membela negara.
"Saya kira itu spiritnya, bagaimana bela negara, kekhawatiran sejarah hitam terulang. Semangatnya di situ," ujarnya.
Sementara itu, salah seorang kiai, Enting Abdul Karim, menyatakan alasan penolakan karena para ulama ketakutan.
"Kalau soal rapid jadi gini, kiai-kiai pada takut sebenarnya. Berawal dari ketakutan yang tinggi karena media sosial kadang-kadang menyiarkan, memberitakan nggak jelas," kata Enting dikonfirmasi melalui sambungan telepon di Serang, Banten, Selasa (16/6).
Di sisi lain, katanya, Corona juga tidak sebahaya yang dibayangkan. Berobat hanya cukup dengan minum vitamin C dan berjemur. Selain itu, ada yang menyatakan virus tersebut tak lebih berbahaya dari flu burung.
"Kemudian muncul Perppu Corona itu, sehingga jadi bahasan terus semua kiai, kemudian belum lagi nanti yang ditakutkan adalah penularan dari alat, ada isu wah jalan komunis masuk ke ranah kiai," ujarnya.
Dari ketakutan-ketakutan itulah FSPP Kota Serang melakukan penolakan rapid test. Organisasi ini resmi dan semua presidium pengurus di Kota Serang hadir.
"Bahkan presidium provinsi hadir di situ karena sebuah ketakutan, ya solusinya coba FSPP memfasilitasi suara kiai santri nggak usah di-rapid deh. Toh kalau sakit isolasi mandiri pesantren lebih aman kok," ungkapnya.
Seruan sendiri dibuat pada Senin (15/6) kemarin di salah satu pesantren. Untuk penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila, hal ini menurutnya sudah jelas. Semua ulama Kota Serang menolak RUU ini disahkan oleh DPR.
"Jadi kalau RUU HIP sudah umum bahwa kiai semua Kota Serang menolak itu untuk dilanjutkan jadi UU, itu kiai se-Kota Serang bisa ditanya kecuali kiai yang masuk angin," katanya.
Atas peristiwa itu, Kemenag dan MUI angkat bicara.
Kemenag mengimbau para ulama mengikuti anjuran pemerintah. Sedangkan MUI meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada para ulama perihal rapid test virus Corona.
Berikut ini anjuran Kemenag-MUI menyoroti ulama menolak rapid test:
Kemenag: Ikuti Anjuran Pemerintah
Kementerian Agama (Kemenag) menanggapi perihal adanya ulama di Serang, Banten, yang menolak dilakukannya rapid test virus Corona kepada kiai dan santri. Kemenag meminta semua pihak mengikuti anjuran pemerintah.
"Ikuti anjuran pemerintah karena pasti demi kemaslahatan bersama," kata Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, saat dihubungi, Selasa (16/6).
Kamaruddin meminta semua pihak juga tetap melaksanakan protokol COVID-19 seperti yang disampaikan pemerintah. Hal itu dilakukan agar aman dari virus Corona.
"Laksanakan protokol COVID, masyarakat agar hati-hati saja menjaga protokol COVID dalam era pandemi ini, semoga kita semua aman dari COVID," ujarnya.
MUI: Pemerintah Harus Beri Penjelasan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut penolakan rapid test terhadap kiai dan santri oleh ulama di Serang, Banten, terjadi lantaran banyaknya misinformasi terkait virus Corona yang beredar di media sosial. MUI pun meminta pemerintah memberi penjelasan kepada para ulama.
"Kalau alasannya adanya ketakutan maka tugas pemerintah menjelaskan hal itu semua kepada para ulama dan masyarakat setempat," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas saat dihubungi, Selasa (16/6).
Menurut Anwar, penjelasan perihal rapid test virus Corona ini penting dilakukan sehingga ke depannya para ulama dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya.
"Hal ini dapat dipahami karena adanya berita di media sosial yang berseliweran yang memang kalau tidak ada penjelasan dan jaminan dari pihak pemerintah tentu saja muncul anggapan dan pandangan yang bermacam-macam, tugas pemerintah menjelaskan itu kepada para ulama dan masyarakat setempat sehingga jelas oleh mereka duduk masalahnya," tuturnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
