Dirazia, Tambang Emas Ilegal di Jambi Cemari Sungai-Masuk Kawasan HTI

Foto: Polisi saat hendak membebaskan 7 personel yang disandera (dok. Istimewa)

Jambi -

Polisi melakukan razia tambang emas ilegal di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi setelah menerima laporan dari masyarakat. Tambang emas ilegal tersebut merusak lingkungan serta mencemari air sungai.

"Kita ini sudah sering mendapatkan masukan, lokasi tambang emas ilegal itu sudah merusak alam merusak lingkungan, mencemari aliran sungai bahkan masuk sebagian kawasan HTI (hutan tanaman industri)," kata Kapolres Bungo, AKBP Trisaksono Puspo Aji, kepada detikcom, Rabu (13/5/2020).

Namun ada pihak yang terganggu saat polisi melakukan razia. Sehingga timbul perlawanan dari sejumlah orang yang kemudian membuat Kapolsek Pelepat, AKP Suhendri, mengalami luka tusuk. Selain itu ada 7 anggota Polri yang disandera.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika kita tindak, ada yang merasa terganggu ya karena lokasi tambang lah ya. Tetapi usai dirazia terjadilah penyanderaan dan penusukan terhadap Kapolsek dibagian pantatnya," ujar dia.

Trisaksono mengatakan pencemaran air sungai dan tambang ilegal yang memasuki HTI merupakan pelanggaran. Hal itu diatur Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakan status dan fungsi hutan dapat dimanfaatkan rakyat sesuai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

Tiga fungsi hutan itu dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya. Selain itu tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung, produksi, apalagi sampai dijadikan lokasi tambang emas ilegal.

"Kalau untuk berapa luas yang dipakai dijadikan tempat tambang emas ilegal kita juga belum bisa pastikan. Yang jelas kawasan HTI juga ada sebagian dikelola untuk dijadikan tambang emas ilegal. Namun yang paling banyak dilakukan di sekitaran sungai tambang emas itu," ujar Trisaksono.

Lokasi Tambang 9 Jam Perjalanan dari Pusat Kabupaten

Dia mengatakan lokasi tambang emas ilegal itu berjarak 9 jam perjalanan dari pusat kabupaten. Hal itu yang membuat para penambang merasa berani melakukan aksinya.

"Setiap kita mau razia kadang mereka sudah tidak ada, mana lokasi tambang emas ilegal itu jauh sekali. Mulai dari aksesnya yang sulit ditempuh sehingga bisa memakan waktu yang cukup lama karena kita harus berjalan kaki lagi untuk bisa ke lokasi tambang bisa makan waktu 9 jam, jadi kalau pulangnya 9 jam lagi. Harus memakan waktu 18 jam lamanya," terangnya.

Namun, polisi juga tidak ingin setengah-setengah dalam memberantas persoalan tambang emas ilegal tersebut. Kapolda Jambi Irjen Firman Santiyabudi juga telah menyampaikan secara tegas agar terus memberantas yang namanya pelaku perusak alam baik itu illegal logging, illegal driling maupun tambang emas ilegal yang masuk dalam UU Minerba.

Tidak hanya itu, Kapolda Jambi juga meminta agar warga yang melakukan tindakan penyanderaan dan penusukan tidak dibenarkan sehingga jenderal bintang dua di Polda Jambi itu meminta agar tindakan itu tetap diproses hukum.

"Kita tidak mau main-main dalam persoalan yang merusak lingkungan. Dan terkait tindakan warga itu tentu semua ada payung hukumnya dan akan terus kita proses," ujar Irjen Firman saat dikonfirmasi detik beberapa waktu lalu.

Saat ini, polisi juga tengah menindaklanjuti atas kasus tambang emas ilegal itu serta kasus penyanderaan dan penusukan Kapolsek Pelepat. Polisi juga telah memeriksa 21 saksi untuk mendalami kasus penyanderaan dan kerusuhan itu hingga alami penusukan yang dialami Kapolsek Pelepat.

Halaman 1 2

Selanjutnya