.webp)
Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan meminta agar pemerintah berhati-hati dalam upaya penanganan dan pemulihan COVID-19. Termasuk usulan baru yang muncul dalam rencana mencetak uang baru Rp 600 trilliun.
Sebab, kata dia, kebijakan tersebut akan mendorong meningkatnya inflasi serta menurunkan daya beli rakyat. Ia juga mengutip respons Gubernur BI Perry Warjoyo bahwa tidak mungkin melaksanakan kebijakan tersebut karena bukan kebijakan moneter.
"Ternyata permintaan agar pemerintah hati-hati, ditanggapi positif oleh Gubernur BI. Mengapa pemerintah harus hati-hati? Sebab kebijakan yang akan ditempuh tersebut, bisa menaikkan defisit di atas 3% (diizinkan Perppu No. 1 tahun 2020)," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Jumat (8/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat analisa tersebut terutama potensi kenaikan defisit, Syarief Hasan menekankan apakah pemerintah akan mencari utang baru. Sedangkan saat ini saja utang Indonesia sudah mencapai lebih dari Rp 6.000 trilliun.
Artinya utang rakyat akan semakin meningkat tajam. Debt Ratio Indonesia juga akan meningkat tajam bisa mencapai 60-70%. Ia menyebut era SBY sudah turun dari 56% jadi 24% dan kini sudah naik lagi ke 30% .
"Hal tersebut akan mendapatkan respons negatif dari investor dan pasar," tegasnya.
Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini mengungkapkan, untuk menghindari berbagai dampak negatif tersebut bisa diterapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah melakukan realokasi anggaran proyek-proyek infrastruktur seperti anggaran calon ibu kota baru serta melakukan berbagai penghematan anggaran lainnya secara terukur dan transparan, seperti anggaran untuk program pelatihan online kartu pra kerja.
"Pada intinya, rakyat ingin setiap penggunaan anggaran adalah untuk menjamin kepentingan kesehatan serta ekonomi. Dan metode penyalurannya, harus langsung menyentuh rakyat dalam skala prioritas seperti bantuan BLT dan bantuan sosial lainnya, bukan dalam bentuk pelatihan online kartu pra kerja yang saat ini kurang tepat dan bukan prioritas," ujarnya.
Syarief Hasan berharap agar pemerintah harus sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Jangan sampai terlalu membebani rakyat yang kini semakin sulit terdampak pandemi COVID-19.
"Utamakan program untuk kepentingan kesehatan rakyat dan persiapan untuk economy recovery pasca pandemi COVID-19," ujarnya.
Terakhir, Syarief Hasan yakin pemerintah tentu akan melakukan apapun baik startegi kebijakan fiskal maupun moneter yang akan ditempuh untuk melanjutkan pembangunan karena sudah didukung Perppu.
(akn/ega)
