.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah harus benar-benar mampu mengendalikan pandemi COVID-19 di Tanah Air sebelum melakukan pelonggaran pada sejumlah kegiatan untuk mendorong sektor ekonomi.
Menurutnya, kajian skenario pelonggaran sejumlah kegiatan yang beredar dan sudah dipresentasikan di seminar terbuka itu memang membutuhkan persyaratan yang ketat dalam pelaksanaannya.
"Intinya adalah pemerintah harus mampu mengendalikan pandemi COVID-19 terlebih dahulu," ujar Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya, Jumat (8/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kajian yang beredar tersebut, memang direncanakan sejumlah kegiatan ekonomi mulai dibuka secara bertahap mulai Juni 2020. Kegiatan ekonomi yang direncanakan dibuka dalam kajian yang beredar itu antara lain sektor industri, jasa, mal, sekolah, warung dan rumah makan.
"Tetapi operasional sektor-sektor usaha tersebut dipersyaratkan dengan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat," terang Rerie.
Menurut Legislator Partai NasDem itu sebenarnya yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelonggaran sejumlah kegiatan tersebut adalah apakah masyarakat dan pemerintah mampu menjalankan protokol pencegahan COVID-19 dengan ketat.
"Mengingat dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang sudah berlangsung dua periode hal dasar penggunaan masker saja masih sering diabaikan," bebernya.
Belum lagi, tambah Rerie, menjelang Lebaran ini muncul tawaran secara terbuka lewat media sosial dari sejumlah perusahaan travel untuk mengantarkan pemudik ke kampung halamannya. Praktik mencoba melawan aturan larangan mudik ini, menurut Rerie, patut menjadi perhatian oleh aparat di lapangan.
Kisah sukses Vietnam dalam menerapkan social distancing, menurut Rerie, bisa menjadi inspirasi dalam menuju tahap pelonggaran sejumlah kegiatan yang sedang dalam kajian tersebut.
Disiplin masyarakat dan ketegasan pemerintah Vietnam diakui banyak pihak sebagai kunci keberhasilan dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di negara yang bertetangga dengan China itu. Padahal, China adalah pusat penyebaran wabah COVID-19 pertama di dunia.
"Setelah tidak ada lagi penularan, Vietnam baru melonggarkan kegiatan. Tetapi di beberapa kota yang masih terjadi penularan, pelonggarannya ditunda," jelasnya.
Selain ketegasan dan disiplin, tambah Rerie, kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung penerapan protokol pencegahan COVID-19 juga harus memadai. "Setidaknya kemampuan testing, tracing dan isolasi/karantina bisa dilakukan dengan baik dan selalu tersedia peralatannya," ungkapnya.
Baca juga: Luhut Tak Mau Lockdown Tanpa Ada Vaksin |
Saat ini kemampuan melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) di Indonesia baru bisa melakukan tes terhadap 490 orang dari 1 juta populasi.. Sedangkan, Vietnam mampu melakukan tes terhadap 2.681 orang dari 1 juta populasi. Dengan hasil test yang lebih akurat, jelasnya, semua strategi pencegahan penyebaran COVID-19 dapat diterapkan secara terukur.
Pada kesempatan itu Rerie menilai munculnya sejumlah skenario atau kajian pelonggaran kegiatan dalam pengendalian wabah COVID-19 ini merupakan hal yang wajar. Apalagi, dalam pelaksanaan PSBB ini banyak kegiatan ekonomi yang terganggu dan menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 dibutuhkan perhitungan yang lebih cermat dan perencanaan yang matang.
"Kalau kalkulasinya meleset saya khawatir tujuan meredam pandemi Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi malah tidak tercapai," pungkasnya.
(mul/mpr)
