.webp)
Baru Kota Malang yang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kemenkes melalui Pemprov Jatim. Seperti yang disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Sementara Surabaya, menurut Khofifah pihaknya telah berkoordinasi terkait PSBB. "Yang kami terima adalah Kota Malang, jadi kalau Lamongan kami belum dapat informasi. Tetapi bahwa Pak Sekda sejak Surabaya bertambah 83 (positif Corona) pada beberapa hari yang lalu, saya langsung minta koordinasi dengan Sekretaris Kota Surabaya," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (17/4/2020).
Baca juga: Ada 'Pocong' Bagi-bagi Masker di Lamongan |
Selain Sekda, Khofifah juga menugaskan Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Penganan COVID-19 Jatim, dr Kohar Hari Santoso untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Menurutnya, tracing harus diikuti langkah preventif yang signifikan.
"Demikian Pak Kohar juga berkoordinasi dengan Dinkes Surabaya karena beliau tim tracing, ini menjadi sangat menentukan. Kalau tracing ini diikuti langkah preventif yang signifikan, ini akan bisa berpotensi menghentikan penyebarannya," imbuh Khofifah.
Sejumlah daerah lain Surabaya Raya seperti Sidoarjo, Gresik dan Lamongan juga telah berkoordinasi. Hal ini untuk menyiapkan langkah efektif dan signifikan dalam memutus rantai penyebaran Corona.
"Sekretaris daerah Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Lamongan sudah koordinasi dengan Pak Sekda. Pada posisi kita meminta masing-masing daerah memberikan laporan untuk menyiapkan langkah-langkah lebih signifikan dan terukur pada upaya penghentian penyebaran COVID-19," beber Khofifah.
"Kita menyurat kepada seluruh kepala daerah untuk melaporkan, pertama sesuai dengan upaya menghentikan penyebaran penyakit COVID-19 ini secara signifikan dan terukur. Kedua kita meminta laporan terkait dengan hal yang kita harus memenuhi bersama dari aspek sosial ekonomi dari dampak COVID-19," lanjutnya.
Hingga saat ini, pasien positif Corona di Surabaya mencapai 246 orang. Ada 24 pasien meninggal dunia dan 43 orang sembuh. Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 634, dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada 1.658 orang.
