Beda 2 Pejabat soal Kompensasi: Bupati Natuna Minta RS, Menkes 'Beri' Doa

Menkes Terawan dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal (Dok. detikcom)

Jakarta -

Warga Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), sempat menolak keras wilayah mereka dijadikan lokasi observasi WNI dari Wuhan, China. Namun Natuna pun tetap dipakai sebagai lokasi observasi dengan syarat kompensasi. Bupati Natuna hingga Menkes pun blak-blakan soal kompensasi ini.

Penolakan keras ini bukan tanpa sebab. Warga Natuna khawatir akan penyebaran virus Corona. Warga meminta agar lokasi observasi 238 WNI dari Wuhan dipindahkan dari hanggar Lanud Raden Sadjad ke kapal perang yang ditempatkan di lepas pantai. Mereka sampai menggelar demo dalam beberapa hari ini.

Namun pemilihan Natuna sebagai lokasi observasi WNI dari Wuhan pun beralasan. Alasan itu bahkan dijelaskan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Natuna dipilih sebagai tempat observasi, kata Jokowi, karena pulau itu dinilai paling siap.

"Tak semua pulau bisa dipakai. Kemudian juga kita mengukur tingkat kesiapan dari tim kesehatan yang ada di situ sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna," kata Jokowi di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Selain itu, sebelumnya pemerintah sudah mencari alternatif lokasi observasi lain, seperti Morotai hingga Biak. Namun, lanjut Jokowi, hanya Natuna yang memenuhi syarat.

Usul soal kompensasi untuk warga Natuna kemudian muncul. Dua pejabat pun berbeda pendapat soal bentuk kompensasi ini.

Bupati Natuna Minta Kompensasi RS

Mulanya, usul soal kompensasi untuk warga Natuna ini disampaikan oleh Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Dia meminta kompensasi kepada pemerintah pusat soal pemilihan Natuna sebagai lokasi observasi. Abdul ingin pemerintah membangun rumah sakit (RS) yang lengkap di Natuna.

"Betul (kami meminta kompensasi). Yang jelas kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap," kata Hamid di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk sementara, selama WNI dari Wuhan diobservasi selama 14 hari ke depan, Hamid meminta pemerintah pusat memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk rumah sakit yang ada di Natuna. Dia menyebut perihal kompensasi itu sudah dibicarakan dengan Menteri Kesehatan.

"Dan sekarang ini, untuk mengatasi permasalahan itu, kami minta dibantu peralatan yang kurang di RS kami itu untuk supaya segera juga diperhatikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Jadi sudah kita bicarakan," jelasnya.

Simak Video "Jadi Lokasi Observasi WNI, Bupati Natuna Minta Pemerintah Bangun RS"

[Gambas:Video 20detik]

Menkes Terawan Sebut Kompensasi Berbentuk Doa

Permintaan kompensasi untuk warga Natuna ini pun dijawab oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan. Terawan mengatakan bahwa tak ada kompensasi khusus untuk warga Natuna. Sebab, menurutnya, semua ini merupakan tanggung jawab Kemenkes dan pemda.

"Nggak ada gitu-gitu. Yang ada kita itu Kemenkes dan pemda itu bertanggung jawab semuanya," kaya Terawan saat ditanya mengenai adakah kompensasi untuk warga di Natuna di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Terawan pun menegaskan bahwa dia tak ingin warga Natuna terkena sakit dan terkena dampak. Maka dari itu, dia mengupayakan agar semua warga sehat semua. Kompensasinya, bisa dalam bentuk doa terbaik.

"Yang ada kita itu Kemenkes dan pemda itu bertanggung jawab semuanya. Saya kan Menkes semuanya, saya tak mengizinkan mereka (masyarakat Natuna) untuk sakit atau terdampak. Sebab, kita kegiatannya adalah membantu mereka supaya sehat semua. Kompensasinya ya doa itu semualah. Kamu harus berdoa yang baiklah," kata Terawan.

Selain itu, sebelumnya Terawan sudah pasang badan atas penggunaan Natuna sebagai lokasi observasi. Terawan memastikan bahwa semua WNI dari Wuhan sehat.

"Saya menjaminkan badan saya, karena itu saya ada di garda terdepan," kata Terawan di kantor Menko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Halaman 1 2

Selanjutnya