Komisi III Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim Agung 21-22 Januari

Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir (M Zhacky/detikcom)

Jakarta - Komisi III DPR RI telah menetapkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) enam calon hakim agung (CHA). Proses seleksi calon hakim agung diawali dengan uji makalah.

"Tanggal 20 (Januari) kami sudah melakukan uji makalah. Jadi kita minta mereka, visi-misi mereka di dalam sebuah makalah. Bagaimana visinya pada Mahkamah Agung (MA) ke depan," kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir seusai rapat dengan Komisi Yudisial (KY), di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Kemudian juga bagaimana apabila mereka masuk di dalam bidang-bidang yang mereka inginkan, perdata, pidana, militer, hukum, agama dan lain-lain," imbuhnya.

Setelah uji makalah, akan digelar uji kelayakan. Adies memprediksi pada Kamis (23/1) sudah ada hakim agung terpilih.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah itu, 21-22 kami fit proper test. Karena kalau nggak salah paling lambat 3 Februari kami harus menyerahkan ke presiden. Jadi, Kamis depan mungkin kita sudah mendapatkan hakim agung ini," terang Adies.

Komisi III hari ini menggelar rapat dengan KY mengenai seleksi calon hakim agung. Adapun tiga catatan Komisi III untuk KY adalah sebagai berikut:

- Komisi III DPR RI meminta KY untuk lebih memperhatikan profesionalisme dalam melakukan seleksi dengan membuat standardisasi kompetensi dan kepribadian, scoring dan parameter calon hakim agung dan calon hakim ad hoc.

- Komisi III DPR RI meminta kepada KY untuk mengirimkan segera bahan yang perlukan Komisi III DPR RI dalam melakukan uji kelayakan kepada 6 calon hakim agung dan 4 hakim ad hoc pada MA.

- Komisi III DPR RI meminta kepada KY menyelesaikan kemelut internal KY dengan menghentikan saling melapor sesama komisioner KY agar tetap solid sebagai institusi untuk meningkatkan kehormatan dan kewibawaan peradilan.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni memberi perhatian khusus terkait catatan poin ketiga. Dia meminta agar permasalahan antarkomisioner KY segera diselesaikan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kinerja KY.

"Saya mengimbau agar KY ini segera menyelesaikan konflik internalnya yang terjadi antarkomisioner. Hal ini penting sekali agar KY dapat fokus dan bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengevaluasi kinerja hakim agung," ujar Sahroni.

"Apalagi selama ini konflik dan saling lapor antara komisioner ini sudah terjadi berlarut-larut. Hal ini tentunya dapat mencoreng nama institusi, di masyarakat juga didengarnya nggak enak," imbuh dia.