.webp)
Dimulai dari Kabupaten Gunungkidul, DIY. Fenomena lubang menganga menyerupai sinkhole kembali muncul. Di Dusun Karangawen, Desa Karangawen, Kecamatan Girisubo, warga dikejutkan dengan munculnya lubang menganga berdiameter sekitar 3 meter di tengah lahan pertanian, Sabtu (4/1) lalu.
"Amblesnya tanah ini mungkin karena kemarin Jumat (3/1) hujannya sangat deras," kata Kepala Dusun Karangawen, Yuono, Senin (6/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perlu diketahui, sinkhole adalah fenomena munculnya sebuah lubang besar yang terjadi karena pengikisan air yang terjadi ke dalam tanah.
Berlanjut pada Rabu (8/1), warga Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, dikejutkan oleh munculnya rekahan tanah sepanjang 16 meter. Rekahan yang berada di belakang rumah salah seorang warga itu mengalirkan lumpur dan menutup jalan Dusun Kenis.
Berjarak sekitar 10 meter dari rekahan tersebut tampak lubang menganga. Lubang itu berdiameter sekitar 2 meter dan kedalaman sekitar 3 meter.
"Ini baru pertama kali terjadi. Jadi, kejadian yang pertama," kata Camat Tepus, Alsito.
Selanjutnya dari Kabupaten Sleman, DIY, guru SD berinisial S (48) harus berurusan dengan polisi. S yang notabene aparatur sipil negara (ASN) di bawah Dinas Pendidikan Sleman disangka mencabuli belasan siswinya. Kini S ditahan polisi Sleman.
"Penetapan tersangkanya (S) tanggal 8 Desember 2019," kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman Iptu Bowo Susilo di Mapolres Sleman, Selasa (7/1/2020).
Pelapor tak terima putrinya mendapatkan perlakuan tak senonoh dari S saat mengikuti perkemahan pada Agustus 2019 lalu. Perbuatan itu dilakukan S di tenda yang ditempati korban di malam hari.
Berdasarkan hasil penelusuran polisi, S yang memiliki istri dan anak itu juga pernah melakukan aksinya di sekolah. Ia berbuat tak senonoh dengan berdalih mengajarkan organ reproduksi di UKS. Polisi menduga ada 12 siswi SD yang menjadi korban pencabulan S.
Dari Kabupaten Sragen, Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku mendapat laporan soal adanya siswi yang diteror via WhatsApp karena tak berjilbab. Laporan ini dia ceritakan lewat akun Facebooknya.
"Banyak yg tanya kepd sy soal teror WA ke siswi tak berjilbab di SMA 1 Gemolong Sragen. Dinas P&K Prov bsk pg akan klarifikasi ke sekolah. Mari kita hormati & saling belajar dg baik, tidak memaksa apalagi meneror. Saya akan ajak bicara siswa, guru & ortu," tulis Ganjar melalui akun Facebook pribadinya, seperti dikutip detikcom, Kamis (9/1).
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah turun tangan terkait kasus teror pada siswi tak berjilbab yang diketahui bersekolah di SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen. Kepala Cabang Dinas (KCD) wilayah IV Dinas Pendidikan Jateng, Eris Yunianto, akan memanggil pihak sekolah untuk mendalami permasalahan ini.
Kemudian dari Surakarta (Solo), Wali Kota sekaligus Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo memastikan tak hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta.
"Saya izin (tak hadir Rakernas PDIP) karena Solo rawan bencana, sehingga tak mungkin saya dan Pak Purnomo (Wakil Walkot Solo) sebagai kepala daerah pergi semua," kata Rudy usai apel di Manahan, Solo, Jumat (10/1).
Dia membenarkan jika kepala daerah dan pimpinan DPC wajib hadir. Namun acara apel siaga bencana memiliki kepentingan yang jauh lebih besar.
"Kepala daerah wajib sebetulnya. Tapi ada kepentingan yang lebih besar, tanggap bencana, karena Solo dikategorikan rawan bencana," ujarnya.
Meski Rudy beralasan mengikuti apel siaga bencana, namun pengamat melihatnya sebagai bentuk protes Rudy kepada DPP PDIP.
Seperti diketahui, Rudy beberapa kali bersilang pendapat dengan DPP ataupun DPD PDIP Jawa Tengah terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo 2020. Buntut dari kekecewaannya, Rudy yang juga Wali Kota Surakarta disebut memilih mangkir dari rakernas.
"Ini bisa dilihat sebagai bentuk protesnya orang Jawa. Caranya halus, dengan tidak menghadiri acara. Kalau dulu orang Jawa protes dengan pepe atau berjemur," kata pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto, Jumat (10/1).
Rudy dinilai memberi sinyal peringatan kepada DPP. "Ini bisa jadi sebuah warning kepada DPP. Namun masalahnya apakah DPP bakal memahami hal itu sebagai bentuk protes," ujar Agus.
Halaman 2 dari 2
