Anggota TGUPP Rangkap Dewas Dinkes DKI, Ketua DPRD: Bisa Jadi Temuan BPK

Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyoroti anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Haryadi, yang juga menjadi dewan pengawas (dewas) rumah sakit. Bagi Prasetio, peristiwa itu bisa jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Yang dewas, dia punya gaji dua, lo. Dengan satu APBD itu nggak boleh, lo. Haryadi namanya kalau nggak salah. Itu gaji dua. Kalau BPK tahu, itu temuan, lo. Satu orang dapat gaji ABPD dua," ucap Prasetio saat rapat Badan Anggaran (Banggar) RAPBD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (9/12/2019).

Menurut Prasetio, satu orang mendapat dua gaji dari APBD bertentangan dengan efisiensi. "Efisiensi lo. Kalau dewas punya gaji, ini (TGUPP) punya gaji, jadi temuan," kata Prasetio.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Temukan Anggota TGUPP Rangkap Jabatan di Dinkes

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mengaku masih mengkaji soal boleh-tidaknya TGUPP rangkap jabatan.

"Kalau saya itu nggak ikutin itu. Bukannya kalau misalnya seperti itu, praktik di mana-mana juga ada, ya? Misalnya di pusat, wakil menteri juga dewan komisaris, kan ada," kata Ketua Bappeda DKI Jakarta Suharti.

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta menemukan adanya anggota TGUPP yang mengisi jabatan Dewan Pengawas di Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI. Komisi E menyebut akan segera memanggil dan menyelidiki hal tersebut.