Menanti Nasib Ujian Nasional dari Mas Menteri Nadiem

Jakarta - Ujian Nasional (UN) bisa jadi tinggal kenangan. Kini, keputusannya ada di tangan Mendikbud Nadiem Makarim yang akrab disapa 'mas menteri'.

Adanya kajian mengenai penghapusan ujian nasional itu dibenarkan oleh Nadiem. Meski demikian, dia belum merinci soal rencana itu maupun pengganti ujian nasional.

"Itu (penghapusan UN) yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya," ujat Nadiem di Ballroom The Ritz Carlton Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nadiem memang belum bicara panjang lebar soal wacana itu. Namun, dia menyebut Kemendikbud tengah mengusung konsep merdeka belajar. Menurutnya konsep itu membebaskan sekolah untuk menciptakan kreativitas dan inovasi.

Konsep itu digagas karena menurut Nadiem, sistem pendidikan saat ini sifatnya sangat administratif. Sehingga, kata dia, guru hanya mengajarkan apa yang tertera di silabus.

Nadiem Makarim / Foto: Dok. Kemendikbud

Nadiem menyebut konsep merdeka belajar tidak mungkin dapat diselesaikan selama lima tahun ke depan. Namun setidaknya tugas Kemendikbud saat ini adalah mengganti konsep belajar tersebut.

"Ini suatu konsep yang mungkin sangat berbeda dari yang sekarang, tetapi tidak mungkin akan tercapai dalam 5 tahun. Bisa tercapai mungkin 10-15 tahun. Tapi tugas selama lima tahun ke depan ini adalah paling tidak mengganti konsep," kata dia.

Didukung Ikatan Guru

Wacana dari Mendikbud Nadiem ini didukung oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI). IGI menilai anggaran untuk UN yang dinilai besar tersebut dapat dialihkan untuk pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Jauh lebih bagus nggak ada ujian nasional, lebih bagus anggaran UN digunakan mengangkat guru. Bukan hanya honorer, guru kita kan kurang. Lebih dari 50 persen guru kita sekarang sudah honorer, bukan lagi PNS. Kalau kondisi seperti itu, kita tidak lagi lihat keberpihakan. Karena guru kan prasyarat pendidikan," kata Ketua IGI Muhammad Ramli kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Siswa ikut UNBK / Foto: Pradita Utama

Ramli mengatakan tujuan diadakannya UN juga saat ini tidak jelas. UN, menurut Ramli, juga sudah tidak bisa menjadi syarat menentukan standar kelulusan siswa karena tantangan pendidikan di tiap daerah berbeda.

"Sekarang ujian nasional kita nggak tahu lagi fungsinya apa, kalau dijadikan standar kelulusan siswa, juga agak repot. Karena standar kan nasional mengukur kemampuan daerah dengan pendidik dan fasilitas yang tidak memadai. Nggak boleh kita menjadikan itu menjadi patokan, memang sebaiknya ya sudahlah jadikan itu kembali sekolah. Guru yang menentukan kelulusan siswa," jelasnya.

Apa Alternatif Pengganti UN?

Anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira mengatakan Kemendikbud harus bisa menjelaskan alternatif terkait evaluasi kepada siswa selain UN. Ada UN ataupun tidak, siswa perlu melewati evaluasi.

"Bukan soal setuju, tidak setuju, dan bukan juga penghapusan UN, tetapi mengganti UN dengan konsep alternatif apa? Karena bagaimanapun seorang siswa yang menjalankan proses belajar perlu melalui fase evaluasi, dan bentuk evaluasinya seperti apa. Hal ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah," kata Andreas kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Siswa ikut UNBK / Foto: Antara Foto

Masih dari komisi yang membidangi pendidikan, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan ada alternatif lain dalam melakukan pemetaan kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu melalui asesmen kepada siswa secara berkala.

"Saya mengusulkan, jika benar UN akan dihapuskan, perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," kata Hetifah dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2019).

Hetifah menjelaskan, diubahnya UN menjadi asesmen secara berkala akan menghindarkan siswa dari berbagai bentuk kecurangan. Dia berharap sekolah dan daerah bisa berlaku jujur dalam asesmen tersebut.

"Oleh karena itu, dengan dihapuskannya UN dan digantikan dengan asesmen berkala, diharapkan mindset seperti ini tidak akan ada lagi. Sekolah dan daerah diharapkan akan berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini, karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," terangnya.

Simak Video "Nadiem Jadi Mendikbud, Bayar Sekolah Pakai Gopay Benar-benar Terjadi"

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3

Selanjutnya