Dukung UN Dihapus, IGI: Lebih Baik Anggarannya untuk Guru

Jakarta - Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung wacana dihapusnya ujian nasional (UN). IGI menilai anggaran untuk UN yang dinilai besar tersebut dapat dialihkan untuk pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Jauh lebih bagus nggak ada ujian nasional, lebih bagus anggaran UN digunakan mengangkat guru. Bukan hanya honorer, guru kita kan kurang. Lebih dari 50 persen guru kita sekarang sudah honorer, bukan lagi PNS. Kalau kondisi seperti itu, kita tidak lagi lihat keberpihakan. Karena guru kan prasyarat pendidikan," kata Ketua IGI Muhammad Ramli kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Ramli mengatakan tujuan diadakannya UN juga saat ini tidak jelas. UN, menurut Ramli, juga sudah tidak bisa menjadi syarat menentukan standar kelulusan siswa karena tantangan pendidikan di tiap daerah berbeda.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang ujian nasional kita nggak tahu lagi fungsinya apa, kalau dijadikan standar kelulusan siswa, juga agak repot. Karena standar kan nasional mengukur kemampuan daerah dengan pendidik dan fasilitas yang tidak memadai. Nggak boleh kita menjadikan itu menjadi patokan, memang sebaiknya ya sudahlah jadikan itu kembali sekolah. Guru yang menentukan kelulusan siswa," jelasnya.

Lebih lanjut, Ramli mengatakan alasan dijadikannya nilai UN sebagai pemetaan kualitas pendidikan di daerah juga dinilai tidak tepat. Dia menyebut seharusnya pemetaan kualitas pendidikan bisa menggunakan metode sampling.

"Kita sebenarnya bingung hasil UN diapakan, artinya kalau UN tidak punya fungsi apa-apa untuk pemerintah ya untuk apa dilaksanakan. Anggaplah satu kabupaten, nilainya sangat rendah, apa yang dilakukan pemerintah pada daerah itu," tuturnya.

Simak Video "Mendikbud Nadiem Kaji Penghapusan Ujian Nasional"

Ramli juga menyinggung mengenai adanya lahan bisnis di balik pelaksanaan UN. Dia mengatakan, akan banyak yang kehilangan lahan bisnis jika UN dihapus.

"Anggaran yang kita adakan untuk UN, ini kan pertanyaan. Itu bagian dari bisnis di pendidikan. Yang kedua pendampingan siswa seperti bimbingan belajar, baik online maupun offline ya semuanya lari ke situ. Kalau tidak ada UN mereka tidak punya lahan bagus di situ. Makanya tantangannya Pak Nadiem kalau dia mau mengubah UN ini, ya itu agak kontra dengan keberadaan Ruangguru di mana CEO-nya jadi stafsus presiden. Ini harus diselesaikan di dalam," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pihaknya sedang mengkaji penghapusan UN. Namun, Nadiem belum menjelaskan lebih jauh hasil kajian tersebut.

"Itu (penghapusan UN) yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya," ujat Nadiem di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain itu, Nadiem mengatakan Kemendikbud saat ini tengah berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri. Salah satu caranya adalah deregulasi dan debirokratisasi.

"Juga arahan Pak Presiden untuk menciptakan link and match antara sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan di dunia industri dan lain-lain. Untuk mencapai itu, ada beberapa hal yang satunya adalah deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Makanya platformnya yang kami sebutkan itu merdeka belajar," kata dia.

Halaman 1 2

Selanjutnya