Pengesahan RUU P-KS Ditunda, Komisi VIII DPR: RKUHP Jadi Rujukan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP turut dibahas dalam pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Sebab, RUU KUHP merupakan rujukan dalam menyusun RUU P-KS.

"RUU KUHP memang sangat terkait dengan UU Kekerasan Seksual. Kenapa? Karena tindak pidana kekerasan seksual dalam beberapa hal itu adalah juga sudah diatur di dalam KUHP. Nah itulah kemudian KUHP menjadi rujukan dari UU Kekerasan Seksual ini. Jadi perdebatannya kemarin (saat pembahasan RUU P-KS) berkisar pada soal itu," kata Ace di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Ketua DPR: Belum Selesai Dibahas, Pengesahan RUU P-KS Ditunda

Namun demikian, Ace tidak menjawab dengan lugas saat ditanya apakah pengesahan RUU P-KS bisa dilakukan jika RUU KUHP sudah disahkan. Politikus Golkar itu menyebut RUU KUHP merupakan induk dari RUU P-KS.

"Setidaknya semangat atau substansi dari RUU KUHP itu menjadi rujukan dari UU Kekerasan Seksual," ucapnya.

Baca juga: RUU KUHP: Komandan TNI yang Tolak Beri Bantuan ke Sipil Dipidana 4 Tahun

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak dilakukan pada periode DPR 2014-2019. Bamsoet menyebut RUU P-KS masih perlu pembahasan.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan panja (panitia kerja) terkait, karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kita putuskan (pengesahan RUU P-KS) ditunda," ujar Bamsoet kepada wartawan, Kamis (26/9).


Simak Video "Mendorong Pengesahan RUU PKS di Tengah Hiruk Pikuk CFD"

[Gambas:Video 20detik]

(zak/elz)