BPK Sebut Audit Keuangan Kemenpora Dapat Opini WDP

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada empat kementerian/lembaga yang mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu kementerian yang mendapat opini tersebut adalah Kemenpora.

"Ada empat yang WDP, yaitu PUPR, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan yang disclaimer ada Bakamla. Sama seperti laporan yang kemarin. Kalau pemerintah daerah di situ tinggal dua. Kabupaten/kota sudah naik semua," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I/2019 kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Baca juga: Jokowi Masih Menimbang Menpora Pengganti Imam Nahrawi

Moermahadi menyebut ada laporan pertanggungjawaban keuangan Kemenpora yang menjadi catatan. Namun ia enggan mengaitkannya dengan kasus suap dana hibah KONI yang menjerat Menpora Imam Nahrawi.

"Nggak, bukan, kalau itu nggak dikaitin dengan itu. Laporan keuangan sesuai dengan standar, kewajaran gitu kan. Jadi nggak dikaitkan dengan itu. Tapi memang ada beberapa masalah pertanggungjawaban," katanya.

Namun BPK akan mengusulkan supaya dibentuk satuan kerja untuk KONI. "Tapi untuk KONI sebaiknya pakai satker sendiri, khusus. Nanti BPK merekomendasikan soal itu," ujar Moermahadi.

Baca juga: Jokowi: Saya Hormati KPK atas Penetapan Tersangka Menpora

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi merespons laporan opini WDP kementerian/lembaga, termasuk Kemenpora. Jokowi meminta kementerian/lembaga memperbaiki laporan keuangan.

"Yang belum diperbaiki, dulu berapa, sekarang tinggal 4 ya diperbaiki. Supaya semuanya WTP dan kepatuhan terhadap akuntabilitas, terhadap UU yang ada semua bisa menjalankannya," ujar Jokowi.


Kirim Surat ke Jokowi, Imam Nahrawi Undur Diri dari Posisi Menpora:

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/aan)