Karhutla Masih Membara, Tak Ada Pejabat yang Dipecat

Ilustrasi (Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan masih membara. Namun sejauh ini belum ada pejabat yang dipecat. Publik kini menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bulan lalu, Jokowi menyampaikan arahan tegas kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar mencopot jajarannya yang tak mampu mengatasi karhutla. Jokowi mengingatkan pangdam, kapolda hingga danrem dan kapolres agar bekerja maksimal.

"Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," tegas Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun arahan tegas Jokowi itu rupanya belum berdampak maksimal terhadap penanganan karhutla. Justru asap pekat makin tak terkendali. Kualitas udara di beberapa daerah sudah tergolong pada level berbahaya.

Komitmen Jokowi itu pun ditagih oleh sejumlah pihak termasuk salah satunya aktivitis Direktur Scale Up, Dr Rawa El Amady. Dia ingin Jokowi mencopot kapolda dan pangdam yang gagal menangani karhutla.

"Yang berjanji dulu Presiden Jokowi. Wilayah mana yang sampai terjadi asap dan sudah merasakan masyarakat, akan mencopot Kapolda, Komandan Korem dan Pangdam. Nah sekarang Riau kondisinya dikepung asap hanya jarak pandang 300 meter. Mana janji Jokowi ini," kata aktivitis Direktur Scale Up, Dr Rawa El Amady kepada detikcom, Jumat (13/9).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi juga menagih janji Jokowi mencopot aparat yang tak bisa mengatasi karhutla. Apabila komitmen itu dilakukan maka permasalahan karhutla dinilai akan terus terjadi.

"Nah kita menagih janji Jokowi karena itu komitmen ya. Kalau dia punya komitmen untuk ucapkan itu berati dia harus bertanggung jawab sampai ke lapangan," tegas Direktur Eksekutif Walhi Daerah Jambi Rudiansyah, Jumat (13/9).

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) menilai pernyataan Jokowi itu sebatas gertak sambal. Pasalnya, karhutla sampai saat ini masih terjadi.

"Kita masih melihat ucapan Presiden sebatas gertak sambal, karena hingga kini kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi," kata Direktur Walhi Sumut Dana Prima Tarigan, Jumat (13/9).

Menko Polhukam Wiranto menjamin perintah pencopotan pejabat tersebut akan dilaksanakan. Kendati demikian, Wiranto menjelaskan pencopotan tersebut tidak serta-merta langsung dilakukan.

"Ya dilakukan (pencopotan) namanya perintah Presiden," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku akan melaksanakan perintah Jokowi untuk aparat yang gagal dalam menangani karhutla. Dia juga menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggungjawab semua pihak.

"Karena itu sudah perintah, akan saya laksanakan," kata Marsekal Hadi kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu (14/9).

Terkait penanganan karhutla, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo menyinggung pejabat daerah yang kurang peduli akan lingkungan wilayahnya. Dia mengatakan ada unsur beberapa pejabat daerah kerap absen saat rapat.

"Saya tidak menyinggung siapa. Tapi pejabat setingkat kabupaten/kota. Ini kelurahan unsur komandan, saat rapat, tidak hadir. Kami mengharap kerja sama dari semua komponen. Bapak-bapak bupati, camat, untuk lebih giat mencegah terjadinya kebakaran. Kalau sudah terbakar, sulit memadamkannya," tuturnya.

"Kami berharap pejabat daerah, camat, lurah, bupati, wali kota, untuk lebih peduli. Kami siap membayar rakyat untuk menjadi satgas, daripada rakyat dibayar untuk membakar lahan," kata Doni.

Karhutla ini juga mengakibatkan sejumlah penerbangan terganggu. Tak hanya itu, sekolah dan kerja PNS juga terkena dampak.

Merespons berbagai masukan terkait penanganan karhutla, Presiden Jokowi berkunjung langsung ke Pekanbaru. Saat memimpin rapat, Jokowi menyinggung para aparat di daerah yang belum optimal menangani jika terjadi karhutla.

"Kita tahu, gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati dan wali kota, camat, kepala desa, pangdam, juga punya perangkat, danrem, dandim, ada koramil, babinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat, baik kapolres, kapolsek, sampai bhabinkamtibnas. Semuanya ada. Belum yang di BNPB, belum yang di (kementerian) kehutanan. Kita memiliki semuanya. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/8).

Jokowi berharap aparat daerah dioptimalkan untuk menangani karhutla. Jokowi tidak ingin kebakaran di lahan gambut semakin menjalar.

"Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut. Kalau yang namanya sudah terbakar, habis berapa juta liter pun masih sulit dipadamkan," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, saat ini Provinsi Riau dinyatakan status siaga darurat akibat karhutla. Jokowi tidak ingin peristiwa ini menganggu aktivitas masyarakat.