Gadai SK Hal yang Wajar, DPRD Surabaya: Tak Banyak Bank yang Melirik

Surabaya - Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Baktiono menyatakan peminjaman kredit dengan jaminan surat kuasa (SK) ke bank merupakan hal wajar dan saling menguntungkan. Meski begitu tidak banyak bank yang mau melirik peluang itu.

"Nah seharusnya bank-bank lain ini berani mengajukan termasuk bank-nya pemerintah kota. Karena jelas. Kedudukannya jelas, jabatannya jelas, bayarannya jelas, langsung autodebitnya jelas," kata Baktiono kepada detikcom, Selasa (10/9/2019).

Menurutnya, selama ini hanya Bank Jatim yang proaktif menjemput peluang kredit pinjaman dari para anggota legislatif.

Baca juga: Anggota DPRD Surabaya Gadaikan SK Sebagai Jaminan untuk Potong Gaji

"Tapi bank-nya pemkot ini nggak proaktif. Walaupun kita sudah beritahu, walau sudah kita beri jalan. Bahwa ini jaminan, bahwa bank ini untung dan bank ini selamat. Sistemnya seperti ini ini sudah kita beritahu. Tapi yang proaktif Bank Jatim," bebernya.

"Makanya jangan tanya ke ketua fraksi saja, ke pimpinan DPRD saja, jangan tanya ke anggota saja. Tapi lebih baik tanya ke bank lain supaya bank lain berkompetisi. Coba tanya banknya pemkot yang Bank Perkreditan Rakyat milik pemkot," tambah Baktiono.

Baktiono kemudian membandingkan dengan Bank Jatim yang selama ini mendapat untung besar dari peminjaman kredit dari anggota dewan. Hal itu karena Bank Jatim selama ini mau jemput bola dan mampu membaca peluang tersebut.

Baca juga: Anggota DPRD Surabaya Gadai SK ke Bank, Ketua: Itu Wajar

"Selama ini Bank Jatim saja, mestinya bank lain-lain juga terutama banknya pemkot. Dia pasti untung, Bank Jatim saja untung kok yang sampai menugaskan beberapa petugasnya. Ini pangsa pasar yang jelas. Kalau kita ngomong masalah perkreditan. Jelas, gajinya sekian, potongannya sekian. Tidak bakal berkurang," jelasnya.

"Lah kalau misalnya beri kredit ke pedagang itu tidak mudah. Ya kan tidak ada autodebit. Kalau ini kan jelas memberi surat kuasa ke sekretariat kuasa DPR. Itu jelas," pungkas Baktiono. (iwd/iwd)