Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelaporan Kabiro Humas
KPK Febri Diansyah, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo hingga Ketua Umum YLBHI Asfinawati ke polisi merupakan serangan balik. Menurut ICW, serangan balik itu dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengamankan pansel capim KPK.
"YLBHI dan ICW menilai bahwa laporan pidana terhadap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, dan Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, merupakan bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK. Laporan pidana tersebut merupakan serangan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengamankan Pansel dan beberapa calon pimpinan KPK dari kritik masyarakat sipil," ujar ICW dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ICW mengaku selama ini pihaknya berasama YLBHI dan koalisi masyarakat sipil lainnya terus mengawal seleksi capim KPK. ICW menyebut mereka menemukan proses penunjukan pansel hingga proses seleksi kali ini sebagai upaya pelemahan terhadap KPK.
"Koalisi menemukan bahwa sejak proses penunjukkan Pansel dan kemudian proses seleksi calon pimpinan adalah bagian dari upaya pelemahan sangat serius terhadap KPK, kami menyebutnya ini Cicak Buaya 4.0," tuturnya.
Laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Febri, Topan dan Asfinawati itu dilakukan oleh seorang yang bernama Agung Zulianto, yang disebut berstatus sebagai mahasiswa dari Pemuda Kawal KPK. Selain sebagai serangan balik, laporan ini juga dianggap punya niat menyalahgunakan wewenang sistem peradilan serta pelecehan peradilan.
"Laporan pidana ini adalah suatu bentuk serangan balik oknum-oknum yang berkepentingan dengan suatu niat jahat menyalahgunakan wewenangnya pada sistem peradilan pidana yang mana dilakukan dengan modus pelecehan peradilan 'judicial harrasment' demi mengamankan kepentingan panitia seleksi dan calon pimpinan KPK," tutur ICW.
Ada sejumlah indikator yang dinilai ICW menunjukkan kalau laporan tersebut merupakan bentuk serangan balik dan pelemahan KPK. Antara lain, laporan dilakukan terkait kritik masyarakat sipil terhadap dugaan konflik kepentingan antara Pansel dengan beberapa calon pimpinan KPK, pelaporan baru dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya, isi laporan tidak jelas tentang perbuatan apa dan laporan dianggap mengada-ngada karena tidak berdasar fakta serat bukti yang cukup.
"Demi tegaknya hukum dan menjaga marwah institusi Kepolisan RI, YLBHI dan ICW meminta Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan pidana ini agar upaya pelemahan KPK dengan modus penyalahgunaan wewenang pemidanaan terhadap perjuangan dan gerakan antikorupsi tidak terjadi," ucap ICW.
ICW juga meminta Polisi memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang berjuang melawan pelemahan KPK termasuk di dalam proses seleksi capim KPK. ICW dan YLBHI juga meminta semua pihak terus mengawal proses seleksi capim KPK agar pimpinan KPK yang terpilih berkualitas dan berintegritas.
Sebelumnya, laporan itu teregister dengan nomor TBL/5360/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 28 Agustus 2019. Perkara yang dilaporkan adalah memberikan berita bohong atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No 19 Tahun 106 tentang ITE.
Waktu penyebaran dugaan berita bohong itu disebutkan terjadi pada Mei-Agustus 2019. Dalam laporan tersebut, disebutkan pemuda kawal KPK dan masyarakat DKI Jakarta menjadi korban.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
