KPU Rakor Bersama KPUD, Bahas NPHD Pilkada 2020

Jakarta - KPU menggelar rapat koordinasi bersama 270 KPU daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Rapat membahas persiapan penyusunan anggaran Pilkada 2020.

"Hari ini sampai dengan Sabtu (24/8/2019) kami mengumpulkan 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Kami buat rakor ada di Yogyakarta," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Arief mengatakan, dalam rakor, ditemukan potensi keterlambatan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kebutuhan Pilkada 2020. Alasannya, ada sejumlah daerah yang hingga kini belum siap. Padahal, sebelumnya, KPU menyatakan penandatanganan NPHD dijadwalkan paling lambat 1 Oktober 2019.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari rakor kita potensi itu ada (keterlambatan pencairan NPHD), di beberapa daerah sebetulnya sudah siap sudah membahas, tapi banyak daerah melaporkan belum siap," ujarnya.

Arief menyebut dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tentang Mekanisme Pendanaan Kegiatan Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pencairan anggaran pertama dilakukan sebanyak 40 persen. Arief menyebut KPUD menyampaikan keberatannya terkait hal tersebut.

"Di Permendagri 54 itu, diatur juga agar termin pertama pencairan anggaran itu 40 persen. Tadi malam (dalam rakor) juga menyampaikan keberatannya, 'Pak tidak mungkin 40 persen itu diberikan di tahun 2019'. Jadi mereka kelimpungan semua," tuturnya.

Namun Arief menyebut dia memastikan seluruh kebutuhan pilkada dibiayai. Ia meminta KPUD segera bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk membicarakan anggaran Pilkada 2020.

"Saya sampaikan tidak boleh ada tahapan pemilihan kepala daerah yang tidak bisa dibiayai, karena kalau tidak bisa dibiayai berarti tahapan itu nggak jalan," kata Arief.

"Maka pulang dari Jogja ini paling lambat besok sudah harus bertemu dengan tim-tim anggaran pemerintah daerah. Tidak ingin kisah-kisah lama yang tidak baik itu terulang kembali," sambungnya.

Arief meminta anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 segera diformulasikan. Sebab, ada tahapan Pilkada 2020 yang telah dimulai akhir tahun ini.

"Ini sekaligus mengingat dari awal pada pemangku kepentingan agar bisa memformulasikan atau menetapkan anggaran penyelenggara pemilihan kepala daerah ya tahun ini, secepatnya. Karena ada tahapan yang harusnya sudah dimulai di tahun ini," tuturnya. (dwia/tsa)