Round-Up

Gubernur Nurdin Baru 11 Bulan, DPRD Sudah Dorong Pelengseran

Rivki - detikNews

Jumat, 16 Agu 2019 21:31 WIB

Makassar - Baru 11 bulan menjabat sebagai orang nomor 1 di Sulawesi Selatan (Sulsel), Gubernur Nurdin Abdullah diguncang isu pelengseran. Terpaan isu ini dikomandoi DPRD Sulsel lewat pansus hak angket.

Dirangkum detikcom, Jumat (15/8/2019), Nurdin dilantik bersama wakilnya, Andi Sudirman menang melawan kompetitornya di Pilgub Sulsel 2018.

Untuk diketahui, pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman unggul dengan 1.867.303 suara atas Nurdin Halid-Aziz Qahar Mudzakkar (NH-Aziz), yang memperoleh 1.162.751 suara. Sedangkan Agus-Tanribali mendapatkan 419.055 suara dan pasangan IYL-Cakka meraup 807.330 suara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada 5 September 2018, Nurdin dan Andi Sudirman pun dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulsel. Keduanya sepakat memajukan Sulsel.

Namun, Juli 2019, pemerintahan Nurdin diguncang isu pelengseran. DPRD Aceh membuat Pansus Hak Angket karena menduga ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Nurdin Abdullah.

Baca juga: Full Team, Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel Mulai Bersidang

DPRD Sulsel meloloskan penggunaan hak angket kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dengan dukungan 60 anggota DPRD Sulsel.

"Subjek utamanya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi nanti dia terakhir. Jadi kita yang panggil dulu ini di bawah bawah," kata Ketua Pansus Angket Gubernur Sulsel Kadir Halid di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Hak Angket Gubernur Sulsel, Eks Kabiro Ralat soal Sogokan Rp 200 Juta

Sejumlah poin hak angket yakni kontroversi SK Wagub tentang pelantikan 193 pejabat, manajemen PNS, dan dugaan KKN, termasuk pelaksanaan APBD Sulsel Tahun 2019.

Pada 8 Juli 2019, Pansus pun bersidang memanggil sejumlah pejabat Pemprov. Mereka mengkonfirmasi dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Tanggal 1 Agustus 2019, Pansus Hak Angket memanggil Nurdin Abdullah. Ini adalah pemanggilan kedua terhadap Nurdin Abdullah untuk diperiksa. Pada minggu lalu, Nurdin batal menghadiri pemeriksaan.

Dalam perjalanan Hak Angket, terungkap dugaan makelar proyek di tubuh Pemprov Sulsel yang menyeret orang-orang di sekelilingnya. Tidak hanya itu, Nurdin disebut oleh Saksi Ahli Tata Negara Margarito Kamis melakukan pelanggaran Undang-undang soal SK 193 ASN dan pembentukan TGUPP.

Baca juga: Pansus Usulkan DPRD Makzulkan Gubernur Sulsel

11 bulan pemerintah Nurdin, Pansus Angket lalu mengeluarkan usulan pelengseran Nurdin. Pansus Hak Angket mengusulkan kepada DPRD Sulsel untuk memakzulkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Jika DPRD setuju maka rekomendasi pemakzulan itu harus dibawa ke Mahkamah Agung (MA) untuk disahkan.

Baca juga: Pansus DPRD Sulsel Usulkan Pemakzulan Gubernur Nurdin, Begini Aturan Mainnya

"Meminta MA menilai adanya pelanggaran Undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur. Jika ada unsur pelanggaran untuk dimakzulkan," kata Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid di gedung DPRD, Jumat (18/2019).

Jika DPRD setuju maka rekomendasi pemakzulan itu harus dibawa ke Mahkamah Agung (MA) untuk disahkan. "Intinya mengusulkan ke MA untuk menilai adanya pelanggaran yang terjadi," imbuhnya.

Sedianya, DPRD Sulsel akan menggelar sidang Paripurna pada Senin (19/8) "Kemungkinan hari Senin depan kita akan sidang Paripurna," tutup Kadir.

Gubernur Nurdin Baru 11 Bulan, DPRD Sudah Dorong Pelengseran

Halaman 2 dari 2

(rvk/idn)

pansus angket gubernur sulsel hak angket dprd sulsel gubernur sulsel nurdin abdullah round-up

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya