"Selama ini memang itu bukan kewenangan kita. Tapi kenyataannya kan banyak penyimpangan-penyimpangan. Itu baik karena kalibrasi timbangan yang tidak benar maupun oknum-oknumnya. Harus tera ulang," kata Budi saat dihubungi detikcom, Kamis (15/8/2019).
Ia meminta Kementerian Perhubungan Ngawi untuk melakukan tera atau cek alat timbang. Selain itu, Budi juga mengungkapkan dampak negatif dari banyaknya truk yang kelebihan tonase atau melintas di Ngawi dengan beban berlebih.
Menurutnya hal itu membuat jalan di Ngawi cepat rusak. "Inilah yang menyebabkan daerah yang dirugikan akibat dari pada jalan-jalan nasional atau provinsi melampaui tonase yang diizinkan (jalan rusak). Dan itu memang banyak yang seperti itu," imbuhnya.
Kemudian terkait video vlog sopir yang viral, Budi akan memanggil Dinas Perhubungan Ngawi dan pejabat jembatan timbang di Widodaren. Itu dilakukan untuk menepis anggapan adanya pungli di Pemkab Ngawi.
Dalam masalah ini, pemkab terseret lantaran pada video yang viral, sang sopir bernama Malik (30) berkali-kali menyebut Dishub Ngawi. Padahal JT tersebut merupakan daerah operasi Kemenhub Ngawi.
Dalam video berdurasi 3 menit 13 detik itu, Malik mengaku tidak terima dengan hasil timbangan truk yang ia kemudikan mencapai 11.380 kg. Ia cekcok dengan petugas timbang sambil mengatakan bahwa hasil timbangan sebelumnya di Bali dan pelabuhan tidak lebih dari 10 ton. (sun/bdh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini