PAN di Persimpangan Jalan: Pro-Jokowi atau Jadi Oposisi

Rakernas PAN yang digelar beberapa waktu lalu menjelang Pemilu Serentak 2019. (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - PAN tengah berada di persimpangan jalan. PAN sedang menimbang-nimbang langkah politiknya ke depan: bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atau menjadi oposisi.

Dirangkum detikcom, Kamis (4/7/2019), aspirasi pengurus wilayah PAN belum benar-benar satu suara. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN beda suara soal apa langkah yang seharusnya PAN ambil.

Terkait pilihan langkah politik ke depan, pengurus wilayah PAN dominan akan menyampaikan aspirasi saat rapat kerja nasional (rakernas) digelar nanti. Sikap ini diutarakan DPW PAN Sumut, Riau, Banten, dan Jawa Barat.

"Kita minggu ini baru akan menggelar rapat harian mempersiapkan rapimwil Jabar, karena kita ingin langsung mendengar dari seluruh ketua DPD kabupaten-kota. Nanti hasilnya seperti apa akan disampaikan ke DPP dalam forum rakernas," kata Ketua DPW PAN Jabar Ahmad Najib saat dihubungi, Rabu (3/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rakernas PAN rencananya digelar pada akhir Juli atau awal Agustus nanti. Wacana soal bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mencuat dari hasil pertemuan puluhan pengurus wilayah PAN bersama Ketua Umum Zulkifli Hasan.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pertemuan itu terjadi dua kali yang juga melibatkan pimpinan DPP PAN. Diskusi itu menghasilkan empat hal: mayoritas sepakat PAN harus berbenah diri, PAN perlu berkonsolidasi, mendampingi masyarakat, dan keempat bersama pemerintahan Jokowi.

Baca juga: PAN Bakal Balikan dengan Jokowi?

"Sebagian besar menyatakan bahwa PAN perlu fokus memperbaiki internal, menyiapkan proses pengkaderan, menata konsolidasi organisasi. Ketiga, membuat program-program kerakyatan yang bersifat advokasi," kata Viva.

"Dan keempat, lebih baik bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa dan negara," tandas Viva.

DPW PAN DKI Jakarta menerima keputusan DPP soal harus masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Tidak ada penolakan jika akhirnya PAN berada dalam pemerintahan.

"Secara normatif begitu (ikuti DPP). Karena kita belum ambil sikap. DPW Jakarta belum rapatkan khusus masalah itu. Kebijakan umum normatif, ya sementara itu ya, sejalan apa yang diputuskan oleh DPP," ucap Bendahara DPW PAN DKI Jakarta, Bambang Kusumanto, saat dihubungi, Rabu (3/7).

Sikap serupa disampaikan DPW PAN Maluku. Sekretaris DPW PAN Maluku Peter Tatipikalawan mengamini pernyataan Waketum PAN Viva Yoga yang menyebut mayoritas DPW PAN ingin merapat ke pemerintahan Jokowi. Peter menyebut partai tak pernah berada di luar pemerintahan.

"Jadi DPW siap mengamankan apa yang sudah diputuskan DPP. Jadi, setelah MK sudah memutuskan pemenang, ya, kami langsung ambil sikap. Sebelum ke Rakernas (akhir Juli 2019), sudah ada pembicaraan DPW dengan DPP. Apa yang dikatakan Mas Yoga itu untuk kepentingan besar PAN ke depan," kata Peter saat dihubungi wartawan, Rabu (3/7).

Terjadi dinamika, DPW PAN DIY mengecam manuver DPP yang menyatakan mayoritas pengurus wilayah PAN menghendaki bergabung ke pemerintahan. DPW PAN DIY menilai pernyataan mayoritas pengurus wilayah PAN menghendaki bersama pemerintahan Jokowi hanya sebatas klaim.

"Saya mengecam keras kalau ada statement seperti itu. Karena itu manuver," kata Nazaruddin saat dihubungi detikcom, Rabu (3/7).

"Itu yang kita kritik, sebaiknya pengurus DPP itu tidak mengeluarkan statement-statement ke publik yang provokatif seperti itu, yang itu sebenarnya hanyalah keinginan-keinginan dari pribadi-pribadi. Saya hanya menilai itu (pernyataan Viva) sebagai bagian dari provokasi, cuma manuver-manuver dari oknum-oknum DPP yang memang nafsunya untuk bergabung ke Jokowi sudah sedemikian kuat," tegas Nazaruddin.

Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo pun ikut sangsi akan pernyataan Viva. Dradjad yang merupakan orang dekat Amien Rais itu menegaskan keraguannya atas keterangan Viva Yoga.

Amien Rais sendiri dikenal sangat vokal terhadap Jokowi. Dradjad mengaku malu dengan pernyataan-pernyataan dari sejumlah pengurus DPP yang bernada merapat ke pemerintah Jokowi.

"Salah satu alasannya, mereka tidak sanggup menatap wajah pemilih di daerah jika ditanya mengapa PAN politiknya zig-zag. Mereka khawatir pemilih marah. Saya malu sebenarnya dengan kengototan sebagian pengurus DPP PAN masuk koalisi Pak Jokowi. Malunya tiga kali lipat," ucap Dradjad Wibowo ketika dimintai konfirmasi, Rabu (3/7).

Arah politik mana yang akhirnya akan diambil PAN?

Halaman 1 2

Selanjutnya

Simak Video "Video: Heboh Pernikahan Anak di Lombok Berujung Ortu Pengantin Dipolisikan"
[Gambas:Video 20detik]