) merespons langkah partai setelah Pilpres 2019. Ada yang menyetujui langkah partai untuk ikut bergabung di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan ada yang menginginkan agar DPP PAN tetap jadi oposisi.
Awalnya elite PAN mengklaim puluhan pengurus wilayah partainya sudah dua kali mengadakan pertemuan bersama Ketua Umum Zulkifli Hasan. Mayoritas menyetujui PAN bergabung dengan pemerintahan
nanti.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan Ketum Zulkifli dan para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN itu diadakan di rumah Zulkifli, di Kompleks Widya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan, pada 27 Juni dan 30 Juni.
"Diskusi informal antara pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sudah dilakukan. Dari 34 DPW, yang hadir sekitar 30 DPW," kata Viva kepada wartawan, Rabu (3/6).
Diskusi informal itu merupakan pertemuan sebelum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang direncanakan diselenggarakan pada akhir Juli atau awal Agustus nanti. Agenda diskusi di rumah dinas Ketua MPR itu adalah mengevaluasi Pemilu 2019 dan membahas soal sikap PAN setelah MK menolak semua gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan
, pasangan capres-cawapres yang telah didukung PAN.
"Ternyata sikap partai sebagai oposisi tidak berbanding lurus dengan perolehan suara partai," kata Viva soal evaluasi hasil perolehan suara partainya.
Dirangkum
detikcom, berikut ini suara 9 DPW PAN terkait DPP PAN pro-Jokowi atau oposisi.
1. DPW PAN DIY Kecam Manuver DPP yang Ingin ke Jokowi
Ketua DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nazaruddin mengecam manuver DPP yang menyatakan mayoritas pengurus wilayah PAN menghendaki bergabung ke pemerintahan.
"Saya mengecam keras kalau ada
statement seperti itu, karena itu manuver," kata Nazaruddin saat dihubungi
detikcom, Rabu (3/7).
Nazaruddin menyebut pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, bahwa mayoritas pengurus wilayah menghendaki bersama pemerintahan Jokowi, hanyalah sebatas klaim yang bertujuan menggiring opini publik.
"Itu yang kita kritik, sebaiknya pengurus DPP itu tidak mengeluarkan
statement-statement ke publik yang provokatif seperti itu, yang itu sebenarnya hanyalah keinginan-keinginan dari pribadi-pribadi," tegas Nazaruddin.
"Saya hanya menilai itu (pernyataan Viva) sebagai bagian dari provokasi, cuma manuver-manuver dari oknum-oknum DPP yang memang nafsunya untuk bergabung ke Jokowi sudah sedemikian kuat," lanjutnya.
Selengkapnya baca
DI SINI2. PAN DKI Sejalan dengan DPP soal Gabung ke Jokowi
Meski belum menentukan sikap, DPW PAN DKI Jakarta akan menerima keputusan dari DPP jika harus masuk ke pemerintahan Jokowi. Tidak ada penolakan jika akhirnya PAN berada dalam pemerintahan.
"Secara normatif begitu (ikuti DPP) karena kita belum ambil sikap. DPW Jakarta belum rapatkan khusus masalah itu. Kebijakan umum normatif, ya sementara itu ya, sejalan apa yang diputuskan oleh DPP," ucap Bendahara DPW PAN DKI Jakarta Bambang Kusumanto saat dihubungi, Rabu (3/72019).
Selengkapnya baca
DI SINI
3. DPW PAN Sumut Kaji Manfaat-Mudarat Gabung ke Jokowi
Pengurus DPW PAN Sumatera Utara (Sumut) belum menentukan sikap soal setuju-tidaknya PAN bergabung dalam pemerintahan periode kedua Jokowi. Wacana ini akan dibahas di tingkat wilayah terlebih dulu.
Ketua DPW PAN Sumut Yahdi Khoir Harahap menyebut pernyataan Waketum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, bahwa mayoritas pengurus daerah menghendaki koalisi bersama Jokowi, merupakan pendapat pribadi. DPW PAN Sumut, menurutnya, akan menentukan sikap setelah bertemu dengan pimpinan wilayah.
"Kalau secara pribadi, tentu saya punya sikap, dan itu sudah pernah saya sampaikan kepada pengurus PAN. Tetapi itu kan pribadi. Di Rakernas itu yang dibawa adalah suara daerah, suara akar rumput, suaranya konstituen," kata Yahdi kepada wartawan di Medan, Rabu (3/7/2019).
Selengkapnya baca
DI SINI4. DPW PAN Banten Tunggu Rakernas untuk Gabung ke Jokowi atau Oposisi
DPW PAN Banten menyerahkan sepenuhnya ke DPP soal sikap partai berlambang matahari putih di pemerintahan. Namun DPW PAN Banten memilih menunggu rakernas mengenai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin atau menjadi oposisi.
"Ada pandangan bahwa kita oposisi, kemudian kita memahami kalau misalnya ada pertimbangan untuk bergabung," kata Ketua DPW PAN Masrori kepada
detikcom di Serang, Banten, Rabu (3/7/2019).
Selengkapnya baca
DI SINI5. Tak Mau Oposisi, DPW PAN Sulsel Pilih Jadi Mitra Kritis Jokowi
Menyikapi manuver DPP PAN yang menyebut mayoritas pengurus wilayah PAN menghendaki bergabung ke pemerintahan, DPW PAN Sulsel mengatakan seharusnya PAN berdiri sebagai mitra kritis pemerintahan Jokowi.
"Prinsipnya kita ini setelah putusan MK adalah rekonsiliasi nasional. Tapi rekonsiliasi bukan dalam arti bagi-bagi jabatan atau menteri," kata Wakil Ketua DPP PAN Irfan AB saat dimintai konfirmasi oleh
detikcom, Rabu (3/7/2019).
Selengkapnya baca
DI SINI
6. PAN Riau akan Rapat Pleno Tentukan Pro-Jokowi atau Oposisi
DPW PAN Riau belum menentukan sikap soal isu reposisi koalisi seusai Pilpres 2019. PAN Riau akan terlebih dulu menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap.
"DPW Riau belum menyatakan sikap karena kebetulan Ketua (DPW PAN Riau) Irwan Nasir berhalangan hadir pada pertemuan di rumah Ketua Umum. Karena kebetulan sedang ada kegiatan sebagai Bupati Kepulauan Meranti yang tidak bisa ditinggalkan," kata Sekretaris DPW PAN Riau T Zulmizan F Assagaff kepada
detikcom, Rabu (3/7/2019).
Selengkapnya baca
DI SINI7. Tak Mau Terkesan Minta Kekuasaan, DPW PAN Sulbar Tolak Gabung ke Jokowi
DPW PAN Sulawesi Barat tak setuju jika mereka pada akhirnya mendukung pemerintahan presiden terpilih
Jokowi. Mereka akan malu kalau sampai DPP PAN memutuskan bergabung ke Jokowi.
"Kami mendukung PAN di luar kekuasaan. Memalukan jika ada kesan PAN meminta-minta masuk kabinet dan menjadi bagian dari kekuasaan," kata Ketua DPW PAN Sulbar Muhammad Asri Anas dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).
Selengkapnya baca
DI SINI8. DPW PAN Maluku Siap Kawal Zulkifli Hasan Merapat ke Jokowi
Sekretaris DPW PAN Maluku Peter Tatipikalawan membenarkan pernyataan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi bahwa mayoritas DPW PAN ingin merapat ke pemerintahan Jokowi. Peter menyebut partai tak pernah berada di luar pemerintahan.
"Jadi DPW siap mengamankan apa yang sudah diputuskan DPP. Jadi, setelah MK sudah memutuskan pemenang, ya kami langsung ambil sikap. Sebelum ke Rakernas (akhir Juli 2019), sudah ada pembicaraan DPW dengan DPP. Apa yang dikatakan Mas Yoga itu untuk kepentingan besar PAN ke depan," kata Peter saat dihubungi wartawan, Rabu (3/7/2019).
Selengkapnya baca
DI SINI9. PAN Jabar Sampaikan Sikap Politik di Rakernas
DPW PAN Jawa Barat belum menentukan sikap mengenai posisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pihaknya menunggu dulu aspirasi dari kabupaten dan kota untuk disampaikan dalam rakernas nanti.
"Kita minggu ini baru akan menggelar rapat harian mempersiapkan rapimwil Jabar, karena kita ingin langsung mendengar dari seluruh ketua DPD kabupaten-kota. Nanti hasilnya seperti apa akan disampaikan ke DPP dalam forum Rakernas," kata Ketua DPW PAN Jabar Ahmad Najib saat dihubungi, Rabu (3/7/2019).
Selengkapnya baca
DI SINI
.webp)
