Kejagung Belum Tentukan Sanksi untuk Aparatnya yang Kena OTT KPK

Jakarta - Sejumlah aparat kejaksaan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan menjadi tersangka kasus suap penanganan perkara. Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menentukan sanksi untuk aparat-aparatnya yang tersangkut kasus dugaan korupsi itu.

"Kita lihat perkembangan dulu. Kita menganut prinsip asas praduga tak bersalah," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri, kepada wartawan, Minggu (30/6/2019).

Baca juga: Kejagung Berharap KPK Koordinasi Sejak Awal Sebelum OTT Jaksa

Kejagung senantiasa mengedepankan asas praduga tak bersalah. Meski demikian, setiap perkembangan penanganan kasus itu bakal menjadi pertimbangan Kejagung untuk menjatuhkan sanksi yang tepat bagi aparatnya itu.

"Akan menjadi pertimbangan pimpinan menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan," kata Mukri.

Baca juga: 2 Jaksa Ditangani Kejagung, KPK Yakin akan Diproses Profesional

Dia menjelaskan ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di situ, mekanisme sanksi sudah diatur secara formal.

"Apabila ada PNS yang terlibat dalam suatu perkara, sanksi terberat adalah pemecatan," kata Mukri.

Baca juga: Aspidum DKI Tersangka, Jamintel: Tuntutan Kasus Investasi Rp 11 M On The Track

Dari OTT pada Jumat (28/6) itu, KPK menetapkan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Agus Winoto sebagai tersangka suap penanganan perkara duit investasi senilai Rp 11 miliar. Selain Agus Winoto, yang diduga menerima suap, ada dua orang lagi yang menjadi tersangka diduga sebagai pemberi suap, yakni Sendy Perico dan Alvin Suherman.

KPK juga mengamankan dua jaksa dalam OTT kasus tersebut, yaitu Yadi Herdianto sebagai Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta dan Yuniar Sinar Pamungkas sebagai Kasi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum) TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.


KPK OTT Jaksa Kejati DKI, Jaksa Adi Datangi KPK:

[Gambas:Video 20detik]

(dnu/gbr)