"Elpi ini ahli ekonomi, dosen Unpad lulusan Australia, ahli persaingan usaha. Tentu gubernur sangat membutuhkan ilmunya," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, Rabu (13/3/2019).
TAP sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018. Tim itu diketuai Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad ini diisi oleh belasan pakar dengan latar belakang berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Misalnya saja di dewan eksekutif terdapat mantan Komisioner KPU Jabar Ferdhiman Putera Bariguna, adik kandung Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzzaman, eks timses di Pilgub Jabar Lia Endiani, Sri Pujiyanti dan Arfi Rafnialdi yang menjabat sebagai Ketua Harian TAP.
Iwa menuturkan, TAP dibentuk untuk memberi masukan kepada gubernur dan usulan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Jabar terkait program pembangunan yang akan dilakukan. "Mereka (personel TAP) punya kapasitas dan kemampuan yang mumpuni di bidang masing-masing," ucapnya.
Dia menyontohkan, peran TAP yang terasa nyata dalam perumusan dan penyusunan e-budgeting, yang semula baru bisa tuntas pada 2020 mendatang. Namun dengan dibantu TAP penyusunan dan perumusan e-budgeting itu bisa selesai pada 2019.
"Dengan adanya kepiawaian ini bisa selesai 2019 dan tidak menggunakan APBD. Kalau misal pakai APBD bisa lebih mahal lagi," katanya.
Iwa menambahkan, bila dibandingkan dengan TGUPP bentukan Gubernur DKI Jakarta dari sisi personel TAP jauh lebih ramping. TAP diisi belasan orang dengan berbagai latar belakan keahlian.
"Terus terang kami merasa terbantu, mereka bekerja (TAP) kadang sampai jam satu atau jam dua malam. TAP sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan bisa dirasakan manfaatnya," ujarnya.
Diketahui bukan hanya Elpi, kerabat gubernur lainnya yaitu Wildan Nurul Padjar masuk dalam dewan eksekutif TAP.
Sementara itu sebelumnya Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jabar Daddy Rohanady khawatir kehadiran anggota keluarga dalam TAP bisa menimbulkan konflik kepentingan. Karena menurutnya potensi itu bisa terjadi.
"Kan namanya keluarga pasti pengen keluarganya, kasarnya sohor lah. Kalau dalam Sunda maupun Jawa ada istilah biar tekor asal ke sohor. Ini repot urusannya kalau sudah seperti itu," katanya.
Dia berharap itu hanya menjadi kekhatiran dirinya saja. Tapi dari pengalaman, ketika seorang pejabat melibatkan keluarga potensi terjadinya konflik kepentingan cukup besar. "Bahwa itu dekemas jadi seperti apa, masing-masing orang pintar ngemas," ucapnya. (mso/ern)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini