Pemprov Jabar: TAP Bukan Wadah Timses dan Orang Dekat Ridwan Kamil

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah melalui kajian hukum. Pemilihan personel yang terlibat di dalam tim tersebut juga telah melalui proses dan pertimbangan matang.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa menuturkan, dibentuknya TAP sebagai upaya mewujudkan konsep kolaborasi yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Selain itu, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil juga sedang mengembangkan dinamic government 3.0 di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini dikuatkan dalam struktur penasehat gubernur yang jelas dasar hukumnya dari yang lebih atas sampai ke Keputusan Gubernur," katanya dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (13/3/2019).

Iwa menjelaskan, TAP dibentuk untuk memberi masukan kepada gubernur dan usulan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Jabar terkait program pembangunan yang akan dilakukan. "Mereka (personel TAP) punya kapasitas dan kemampuan yang mumpuni di bidang masing-masing," ucapnya.

Dia menyontohkan, peran TAP yang terasa nyata dalam perumusan dan penyusunan e-budgeting, yang semula baru bisa tuntas pada 2020 mendatang. Namun dengan dibantu TAP penyusunan dan perumusan e-budgeting itu bisa selesai pada 2019.

"Dengan adanya kepiawaian ini bisa selesai 2019 dan tidak menggunakan APBD. Kalau misal pakai APBD bisa lebih mahal lagi," katanya.

Pihaknya juga membantah bila TAP dibentuk untuk mewadahi para mantan tim sukses dan orang-orang dekat Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Menurutnya personel TAP itu dipilih murni didasari asas profesionalisme dan kompetensi.

"Orang-orang tersebut kualifikasinya bisa dipertanggungjawabkan dengan porsi yang secukupnya dari ratusan orang hanya segelintir yang ditunjuk," ujarnya.

(mso/ern)