BPN Prabowo Soal Laporan Pelanggaran Penyumbang Dana: Risiko Crowdfunding

Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan temuan terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) capres-cawapres. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjelaskan pihaknya telah memiliki komite audit yang akan melakukan verifikasi kepada para penyumbang dana kampanye.

"Pasti akan jadi bahan verifikasi karena setiap bulan kita akan lapor KPU. Kita juga ada komite audit, jadi pasti akan diverifikasi," kata Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said di Resto Ajag Ijig, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Eks Menteri ESDM ini menyatakan risiko pengumpulan dana dari masyarakat atau urun dana (crowndfunding) memang berpotensi menimbulkan masalah. Namun, ia menyatakan tidak ada manipulasi dalam pengumpulan dana tersebut.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Laporan JPPR Terkait Pelanggaran Dana Kampanye

"Memang ini risiko dari crowdfunding ya, membuka kesempatan masyarakat menyumbang, pasti ada masalah. Yang penting tidak ada manipulasi aja," ujar Sudirman.

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan temuan terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) capres-cawapres. JPPR menduga ada pelanggaran pemilu dalam laporan sumbangan yang diserahkan ke KPU.

"Dalam laporan sumbangan dana kampanye kami menemukan beberapa yang menurut kami ini adalah potensi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu," ujar Manager Pemantauan JPPR Alwan Ola Riantoby di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Baca juga: Dilaporkan Soal Penyumbang Dana Kampanye, TKN Jokowi: Kami Transparan

Alwan mengatakan temuan ini dilakukan berdasarkan pemantauan, dengan menganalisis dokumen yang sudah diupload ke dalam situs KPU.

Alwi mengatakan terdapat 18 penyumbang perseorangan yang tidak memiliki identitas pada laporan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Serta 12 penyumbang pada laporan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Untuk paslon 01 ada sekitar 18 penyumbang perseorangan dengan tidak ada identitas. Untuk paslon 02 sekitar 12 jumlah perseorangan yang tidak jelas identitasnya," kata Alwan. (azr/elz)