"Soal penyempurnaan visi dan misi ini, kami sangat berharap KPU masuk ke sisi yang lebih substantif, tidak mementingkan aspek administratif semata. Di sini, will to improve harusnya diberi ruang, termasuk ruang diskusi baru setelah masa kampanye berjalan," kata Wasekjen PAN Faldo Maldini kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyempurnaan visi dan misi itu substansinya demokrasi partisipatif. Melihat respons publik terhadap gagasan-gagasan kami, memasukkan aspirasi-aspirasi publik ke dalam agenda politik, lalu semuanya kembali diperkuat. Kayak perusahaan start up zaman sekarang, ada istilahnya validasi ide, lalu platformnya improved berdasarkan pengalaman pengguna," ujarnya.
"Kalau terlalu mengedepankan aspek administratifnya, kita bisa menghambat apa yang sebenarnya lebih penting dari pemilu ini, yaitu will to improve," imbuh Faldo.
KPU menyatakan perbaikan dokumen visi-misi dan program kandidat Pilpres 2019 tak bisa dilakukan lagi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut dokumen visi-misi merupakan salah satu persyaratan proses pendaftaran capres dan cawapres.
Faldo kemudian menjelaskan soal perubahan visi-misi sang capres-cawapres. Ia mengatakan perubahan visi-misi itu hanya mengelaborasi sejumlah hak secara lebih mendalam.
"Sebenarnya, tidak ada gagasan utama yang berubah. Ini hanya elaborasi dari beberapa aspek, yang kami masukan dari permasalahan publik setelah Bang Sandi berkeliling ke seribu titik dan Mas Prabowo sudah mendengarkan aspirasi warga. Ini bentuk komitmen terhadap agenda publik, yang menyumbangkan akal sehatnya pada gerakan politik ini," papar Faldo.
Ia mengatakan elaborasi visi-misi dan program itu untuk memastikan seluruh janji bisa terlaksana. Selain itu, menurut Faldo, Prabowo-Sandi ingin memastikan program-program yang diusung benar-benar relevan untuk masyarakat.
"Kami tidak ingin ada janji-janji tidak dapat terlaksanakan atau janji-janji yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat, yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan mendasar masyarakat," kata Faldo.
"Misalnya, pembangunan infrastruktur yang malah merampas hak tanah petani, haknya orang susah. Sawah kita sudah berkurang seluas sepuluh kali luas DKI Jakarta selama pemerintahan ini berjalan. Solusinya harus ada ini," tutupnya.
Saksikan juga video 'Sandi Sayangkan KPU Tak Fasilitasi Sosialisasi Visi-Misi':
(tsa/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini