"Ya KPU kan punya hak juga untuk melapor, emangnya nggak punya hak untuk melapor apa, apa kita hanya boleh nerima kritikan nggak juga," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).
Pramono mengatakan pihaknya terbuka dan menerima kritikan. Namun, menurutnya, bila tujuan kritikan tersebut menjatuhkan kredibilitas KPU, maka pihaknya akan melakukan perlawanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, saat ini banyak kritikan yang dibangun secara tidak benar, seperti permasalahan kotak kardus, daftar pemilih ganda hingga surat suara tercoblos. Dia mengatakan tujuan jahat harus ditindak secara hukum.
"Kita terbuka saja, tapi kecurigaan yang dibangun dengan cara-cara yang tidak benar, kecurigaan-kecurigaan selama ini loh. Soal kardus, soal 31 juta siluman, ganda 25 juta kan dibangun dengan cara-cara yang tidak benar yang tujuannya itu menjatuhkan kredibilitas KPU," ujar Pramono.
"Kita jelaskan dengan benarnya bagaimana, tetapi kalau memang tujuannya jahat maka orang seperti ini memang harus ditindak secara hukum," sambungnya.
Fahri sebelumnya mengkritik respons KPU soal hoax surat suara tercoblos. Menurut Fahri, KPU cukup menjelaskan kabar tersebut tidak benar.
Fahri meminta KPU santai merespons hoax 7 kontainer berisi surat suara tercoblos. Dia pun mengingatkan KPU tetap bersikap netral di Pemilu 2019.
"KPU itu harus ngomong apa adanya, terbuka. Ngomong saja. Nggak usah dendam mau lapor-lapor segala. Jelaskan, 'oh itu nggak ada, kita jamin'," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/1).
Saksikan juga video 'Sindiran Pedas Ernest Prakasa untuk Paldo Maldini Soal Hoax Surat Suara':
(dwia/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini