NasDem Tak Teken Pakta Integritas Partai di Hari Antikorupsi

Jakarta - Sebanyak 16 partai politik diundang oleh KPK ke acara Hari Antikorupsi Sedunia dan menandatangani pakta integritas. Sekjen NasDem, yang hadir dalam acara, menolak menandatangani pakta integritas itu.

"Ini yang tanda tangan ini saya tidak, makanya NasDem tidak mau menandatangani ini," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Hari Antikorupsi, Parpol Teken Pakta Integritas Didampingi KPK

Alasan Johnny tidak ikut menandatangani pakta integritas yang digagas KPK itu adalah NasDem disebut sudah terlalu banyak menandatangani pakta. Dia menegaskan NasDem sudah meninggalkan politik uang atau bermahar.

"Saya bukan nggak mau tanda tangan. NasDem mau integritas partai politik secara substantif diterapkan bukan simbolik tanda tangan. Karena secara substantif, kami sudah laksanakan, mau ngapain kita balik lagi tanda tangan, orang kita sudah jalankan politik tanpa mahar," ungkap Johnny.

Meski demikian, Johnny menegaskan dirinya setuju soal integritas partai.

"Saya nggak tanda tangan itu karena saya tidak setuju paktanya. Yang saya setuju integritasnya, bukan paktanya. Terlalu banyak pakta yang ditandatangani tidak dilaksanakan, yang kami khawatirkan itu," jelas Johnny.

Baca juga: KPK Usul Parpol Dibiayai Pemerintah

Sebelumnya, penandatanganan pakta integritas itu dilakukan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), yang diselenggarakan di Hotel Bidakara. Pimpinan KPK, di antaranya Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif, terlihat mendampingi perwakilan parpol untuk menandatangani pakta integritas itu.

Dari 16 partai politik, 14 hadir. Parpol-parpol yang hadir adalah PKB, Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, PAN, PKPI, PSI, PPP, NasDem, Partai Garuda, Demokrat, Partai Berkarya, dan Partai Perindo.

Ketua KPK Agus Rahadjo menyebut isi pakta integritas itu berisi 4 poin. Salah satunya terkait pendanaan partai yang disarankan berasal dari dana APBN.

"Nah integritas itu di sana dirumuskan menjadi beberapa bidang antara lain pendanaan partai, kaderisasi, dan rekrutmen, kemudian penegakan kode etik partai dan juga demokrasi internal di partai itu juga penting," kata Agus. (gbr/haf)