.webp)
"Kami berbangga, kami bersukacita bahwa aksi dilaksanakan kemarin berjalan dengan damai dan ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi adalah pemerintahan yang demokratis di mana memberikan kepada masyarakat untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka pikirkan," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).
Menurut Sekjen PSI itu, di negara-negara semi demokratis, aksi seperti reuni 212 tak mungkin terjadi. Dia pun mengaku merasa bangga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Antoni menyoroti pernyataan anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo yang menyimpulkan tidak ada unsur kampanye dalam reuni 212. Antoni menyesalkan kesimpulan yang ditarik berdasarkan pantauan dari televisi itu.
Untuk diketahui, sebelumnya Ratna menyatakan tak ada unsur pelanggaran dalam reuni 212. Hal itu disimpulkannya berdasarkan pengamatan televisi.
"Kami sedikit kecewa dengan pernyataan salah seorang komisioner Bawaslu yang rasanya terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kampanye. Kita baca di media online bahwa beliau hanya membaca atau melihat aksi itu melalui TV, tanpa melihat fakta-fakta dan laporan di lapangan tapi langsung melakukan keputusan politik mengatasnamakan Bawaslu bahwa tidak ada pelanggaran pada aksi tersebut," tutur Antoni.
Antoni berharap, Bawaslu dapat mengkaji dugaan pelanggaran kampanye di reuni 212 dengan lebih seksama. Dia pun mengaku menyerahkan sepenuhnya penyelidikan itu kepada Bawaslu.
"Kami dari TKN sekali lagi menyerahkan sepenuhnya kepada wasit pemilu ini yaitu Bawaslu untuk secara cermat, secara teliti, secara objektif melihat apakah memang ada pelanggaran kampanye yang terjadi kemarin itu," pungkas Antoni.
Seperti diketahui, reuni 212 baru saja selesai digelar kemarin. Reuni 212 tersebut berbuntut panjang. Banyak pihak yang menuding aksi kemarin itu ditunggangi kepentingan politik kubu Prabowo. Salah satunya, dari PDIP yang menilai reuni 212 sebagai ajang kampanye terselubung Ketum Partai Gerindra itu.
"Faktanya mereka kampanye, mengajak (masyarakat) memilih PS (Prabowo Subianto) dengan memburuk-burukan Jokowi dan PDIP," kata Eva kepada detikcom, Senin (3/12/2018).
Panitia 212 kemudian membantah bahwa aksi reuni 212 memiliki kepentingan politik. Aksi tersebut murni sebuah gerakan umat.
"Tidak ada kegiatan kampanye terselubung untuk mendukung salah satu paslon presiden," kata Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212, Bernard Abdul Jabar, kepada detikcom, Senin (3/12/2018).
Saksikan juga video 'Menurut Pandji, Ini yang Terjadi Kalau Jokowi Datang ke Reuni 212':
(mae/mae)
