Kontroversi Janji-janji PKS

Jakarta - Janji-janji PKS yang diutarakan dalam beberapa hari ini menimbulkan kontroversi. Setidaknya ada tiga hal yang menimbulkan riak, dari rencana menaikkan gaji guru, menghapus pajak sepeda motor, sampai SIM seumur hidup.

Dimulai dari rencana menaikkan gaji guru yang diucapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Mardani menyebut, jika terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta/bulan.

"Karena itu, angka Rp 20 juta itu sebagai efek kejut bahwa guru itu harus mendapat perhatian dan angka Rp 20 juta itu paling utamanya untuk guru profesional yang sudah lulus berbagai halnya," tutur Mardani saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: Gaji Guru Rp 20 Juta, Saat Prabowo Sangsikan Janji Mardani

Namun pernyataan Mardani itu justru dimentahkan oleh Prabowo. Capres nomor urut 02 tersebut mempersoalkan sumber dana untuk menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta/bulan.

"Kenaikan ini, kenaikan itu, uang dari mana gitu lho," kata Prabowo kepada wartawan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Kemudian pernyataan soal pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup. PKS mengaku akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Baca juga: Janji Kampanye PKS: Hapus Pajak Motor dan Terapkan SIM Seumur Hidup

Janji ini juga mendapat respons negatif dari sejumlah pihak, salah satunya dari NasDem DKI. Menurut NasDem DKI, PKS hanya mencari popularitas.

"Saya kira jangan mencari popularitas yang belum dikaji menjelang Pemilu 2019. Jangan asal ngomong. Jangan mewacanakan hal yang belum tentu dilaksanakan, PHP (pemberi harapan palsu)," kata Ketua Fraksi NasDem DKI, Bestari Barus, saat dimintai tanggapan, Jumat (23/11).

Baca juga: Polda Metro Tak Setuju Janji PKS SIM Seumur Hidup, Ini Alasannya

Polisi juga tidak setuju dengan usulan 'SIM seumur hidup'. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan SIM merupakan bukti kompetensi dalam mengemudi.

"Kalau SIM berlaku seumur hidup, saya tidak setuju karena SIM itu kompetensi," kata Kombes Yusuf kepada detikcom, Jumat (23/11).

Baca juga: PKS Janji Hapus Pajak Motor, NasDem DKI: Jangan Asal Ngomong

Gubernur DKI Anies Baswedan juga merespons janji PKS itu. Anies menuturkan akan mengkajinya lebih dulu.

"Itu nanti kita kaji dulu," kata Anies di kantor TransJakarta, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Jumat (23/11).

Baca juga: PKS Usulkan Hapus Pajak Motor, Anies: Kami Kaji Dulu

Khusus untuk pajak sepeda motor memang menjadi salah satu pemasukan bagi Pemprov DKI. Kepala PKB dan BBNKB Jakarta Barat Elling Hartono mengatakan setiap hari penerimaan pajak di Jakarta Barat dari kendaraan bermotor mencapai Rp 10 miliar.

"Rata-rata per hari penerimaan PKB dan BBNKB sampai dengan Rp 10 miliar. Motor rata-rata per hari 2.800 kendaraan dengan rata-rata penerimaan Rp 710 juta," ucap Elling saat dimintai konfirmasi terpisah. (zak/zak)