PKS Usulkan Hapus Pajak Motor, Anies: Kami Kaji Dulu

Jakarta - PKS berjanji akan memperjuangkan RUU penghapusan pajak sepeda motor jika menang di Pemilu 2019. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan akan mengkajinya lebih dulu.

"Itu nanti kita kaji dulu," kata Anies di kantor TransJakarta, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: PKS Janji Hapus Pajak Motor, NasDem DKI: Jangan Asal Ngomong

Namun Anies menyebut pendapatan Pemprov DKI dari pajak motor besar. "Saya nggak hafal datanya. Besar, iya," ucapnya.

Kepala PKB dan BBNKB Jakarta Barat Elling Hartono mengatakan setiap hari penerimaan pajak di Jakarta Barat dari kendaraan bermotor mencapai Rp 10 miliar. Untuk motor, menurutnya, mencapai Rp 710 juta.

"Rata-rata per hari penerimaan PKB dan BBNKB sampai dengan Rp 10 miliar. Motor rata-rata per hari 2.800 kendaraan dengan rata-rata penerimaan Rp 710 juta," ucap Elling saat dimintai konfirmasi terpisah.

Baca juga: PKS Janjikan SIM Seumur Hidup, Ini Kata Mabes Polri

Sebelumnya, PKS mengaku akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019. Menurut PKS, penghapusan pajak motor akan mengurangi beban masyarakat.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil. (fdu/zak)