PKS Janji Hapus Pajak Motor, NasDem DKI: Jangan Asal Ngomong

Jakarta - PKS berjanji akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor jika menang pada Pemilu 2019. NasDem DKI menyebut janji tersebut hanya untuk memperoleh popularitas, dan tidak berdasarkan kajian.

"Saya kira jangan mencari popularitas yang belum dikaji menjelang Pemilu 2019. Jangan asal ngomong. Jangan mewacanakan hal yang belum tentu dilaksanakan, PHP (pemberi harapan palsu)," kata Ketua Fraksi NasDem DKI, Bestari Barus, saat dimintai tanggapan, Jumat (23/11/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bestari juga menyinggung argumentasi PKS yang menyebut pembebasan pajak motor akan menyejahterakan rakyat kecil. Menurut anggota Komisi D DPRD DKI itu, janji itu justru akan salah sasaran.

"Siapa bilang buat wong cilik? Wong cilik kan yang nggak punya motor. Yang tinggal di rusun. Motor kan Rp 20 juta. Wong cilik mana bisa beli begituan, jangan latah. Jelang pemilu ini, berikan harapan yang lebih baik," tegas Bestari.

Sebelumnya, PKS mengaku akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019. Menurut PKS, penghapusan pajak motor akan mengurangi beban masyarakat.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Simak Juga 'Razia Pajak Kendaraan, Pelanggar Bisa Bayar di Tempat':

[Gambas:Video 20detik]