PKS soal Penolakan Perda Syariah: PSI Tak Paham Pancasila-UUD 1945

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwani (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Fraksi PKS DPR RI ikut mengomentari polemik pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang tidak mendukung penerapan Perda Syariah dan perda lain yang didasari agama. Fraksi PKS menilai sikap tersebut sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945.

"Sebagai sikap politik sah-sah saja, tapi sebagai sesama warga bangsa tentu kita perlu mengingatkan dan mengoreksi sikap tersebut. PSI tidak paham utuh Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan agama dalam posisi yang penting, yang menjiwai semangat kebangsaan, dan yang terpenting menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis, Senin (19/11/2018).

Jazuli juga menilai sikap politik PSI yang menolak perda bernuansa agama itu sebagai sebuah fobia. Hal itu, menurutnya, bisa jadi bertendensi memisahkan nilai-nilai agama dalam laku kehidupan berbangsa dan bernegara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita perlu tanya dengan jelas kepada PSI apa yang mereka maksud dengan perda-perda agama yang mereka tolak. Umumnya perda-perda tersebut mengatur ketertiban hidup bermasyarakat, lebih dari itu bertujuan untuk menjaga moral dan akhlak masyarakat. Apa ini yang mereka tolak?" katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu pun meminta PSI kembali memahami semangat Pancasila dan UUD 1945. Sebab, dalam dasar negara dan konstitusi itu, jelas tersirat agama menjadi acuan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Misalnya, secara eksplisit disebutkan dalam sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian juga tercermin dalam Pasal 28 J, Pasal 29, dan Pasal 31 UUD 1945.

"Oleh karena itu, perda-perda, bahkan undang-undang, bukan saja menyerap nilai agama, akan tetapi wajib mengambil nilai-nilai tersebut. Negara melalui perangkat aturannya wajib menjamin pelaksanaan nilai agama dilaksanakan secara konsekuen. Itulah mengapa lahir UU Peradilan Agama, UU Haji, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal, dan kita terima melalui proses bernegara antara DPR dan pemerintah. Apa ini ditolak juga oleh PSI?" papar Jazuli.

Dengan demikian, Jazuli berpesan agar PSI tidak mengambil posisi bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 itu. Dia juga meminta PSI kembali mempelajari Pancasila dan UUD 1945.

"PSI kan termasuk partai anak-anak muda, yang bisa jadi waktu di SMP dan SMA-nya sudah tidak lagi belajar PMP, jadi mungkin saja tidak bisa memahami dasar negara dan konstitusi secara utuh. Ya ke depan, Mendikbud supaya memasukkan kembali pelajaran PMP mulai dari SD sampai SMA agar anak bangsa ini memahami dasar negara dan konstitusinya secara utuh," katanya.

Sebelumnya, pada HUT PSI ke-4, Grace mengatakan PSI akan mencegah diskriminasi dan tindakan intoleransi. Selain itu, menurut Grace, saat ini tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa.

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini," kata Grace di ICE BSD Hall 3A, Tangerang, Minggu (11/11).

"Partai ini tidak akan pernah mendukung perda Injil atau Perda Syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa," sambungnya.

Atas pidatonya itu, banyak pihak yang kemudian mendesak Grace meminta maaf. Namun Grace enggan meminta maaf dan menyebut ada kesalahpahaman soal pidatonya.

"Tidak (minta maaf)," ucap Grace kepada wartawan di Kantor PSI, Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (19/11).

Saksikan juga video 'Optimisme Ma'ruf Jadikan Ekonomi Syariah Pilar Ekonomi Nasional':

[Gambas:Video 20detik]