Lantik 40 Anggota DPRD Malang, Soekarwo Bicara Lemahnya Integritas

Malang - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebut soal integritas masih lemah. Itu terbukti 41 anggota DPRD Kota Malang terjerat korupsi massal. Penyegaran oleh alim ulama dan tokoh agama sangat diharapkan demi meningkatkan integritas.

"Kita masih lemah soal integritas Pak Menteri (Tjhajo Kumolo). Kalau pelayanan sudah sangat baik," ungkap Soekarwo dalam pidatonya dalam rapat paripurna istimewa PAW anggota DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018).

Kata Pakde Karwo, integritas sangat sulit diatasi dan bahkan tak bisa digantikan oleh mesin. "Perlu integritas tidak ada ukurannya, tidak bisa diganti mesin. Perlu bantuan para ulama dan tokoh agama untuk penyegaran," ujar Soekarwo.

Baca juga: 40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Resmi Dilantik

Dia juga berharap, satu sama lain untuk saling mengingatkan. Agar tidak sampai integritas wakil rakyat dan pemerintah daerah lemah.

"Harus saling mengingatkan, media juga terus melakukan kontrol dan pengawasan. Kalau belum ada titik temu (pembahasan) jangan dipercepat. Kami yakin 45 sekarang orang-orang tangguh. Saya mohon nanti saat doa, juga didoakan soal integritas,"tegasnya.

Karwo menggambarkan, pemerintah daerah dengan DPRD adalah satu kesatuan yang sudah semestinya bersinergi mengawal kepentingan masyarakat.

Baca juga: Ada 6 Wajah Lama PAW Anggota DPRD Malang Tersangkut Korupsi Massal

"Pemerintah daerah harus efektif, efesien dan akuntable, anggota DPRD baru dan Plt Wali Kota harus bisa bekerjasama dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya," harap Pakde Karwo.

Ditambahkan, percepatan proses PAW menindaklanjuti arahan Mendagri pasca melakukan koordinasi dengan pimpinan KPK. Agar fungsi DPRD bisa normal, apalagi akan segera membahas APBD-perubahan tahun 2018 dan APBD tahun 2019.

"Kehadiran Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) untuk menyakinkan dan memastikan bahwa proses benar-benar berjalan. Ini juga wujud kepentingan warga Kota Malang lebih didahulukan daripada kepentingan lainnya," ungkap Soekarwo.

Baca juga: Jokowi Bicara Korupsi Massal DPRD Malang: Jaga Kepercayaan Rakyat

Karwo berpesan, agar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggara Sementara (PPS) APBD tahun 2019 diserahkan maksimal pada 15 Desember nanti.

"Karena batas administrasi keuangan di tanggal itu (15 Desember 2018). Untuk ajukan perencanaan juga diajukan program serta keuangan menyesuaikam satuan harga," tegas Ketua DPW Partai Demokrat Jawa Timur ini. (fat/fat)