Zumi Zola Pecat Kadis Gara-gara Kecewa Setoran Fee Kurang

Jakarta - Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola pernah memecat kepala dinas (kadis) gara-gara setoran fee kurang. Zumi Zola sejak dilantik meminta orang kepercayaannya mengumpulkan uang demi kebutuhan pribadi dan keluarga.

"Terdakwa diangkat dan dilantik sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021. Terdakwa setelah dilantik kemudian memerintahkan Apif Firmansyah dan Asrul Pandapotan selaku timses Pilgub Jambi sekaligus sebagai asisten pribadi terdakwa untuk mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan terdakwa serta keluarganya," ujar jaksa pada KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Zumi Zola Beri 2 Ambulans ke PAN Agar Adiknya Dicalonkan Wali Kota

Dalam dakwaan pertama, Zumi Zola menerima uang gratifikasi melalui Apif Firmansyah Rp 34, 639 miliar melalui Asrul Pandapotan Sihotang Rp 2,770 miliar dan sejumlah USD 147.300 serta 1 mobil Toyota Alphard D-1043-VBM.

Zumi Zola juga menerima pemberian melalui Arfan Rp 3,068 miliar dan USD 30 ribu serta SGD 100 ribu yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Baca juga: Duit Gratifikasi Zumi Mengalir ke PAN hingga Adiknya untuk Kampanye

Jaksa dalam surat dakwaan memaparkan, sekitar November 2016, Zumi Zola memberhentikan Arfan dari jabatan Kabid Binamarga Dinas PUPR. "Karena terdakwa kecewa fee proyek yang dikumpulkan tidak memenuhi target," ujar jaksa.

Tapi pada 7 Agustus 2017, Zumi Zola kembali mengangkat Arfan sebagai Kabid Bina Marga. Pengangkatan kembali karena Arfan bersedia melaksanakan pesan Zumi Zola.

"(Pesan) yang disampaikan Asrul Pandapotan Sihotang bahwa 'matahari hanya satu dan itu harga mati' serta bersedia mengumpulkan fee," papar jaksa.

Baca juga: Zumi Zola Terima Gratifikasi Sejak Awal Dilantik Jadi Gubernur

Setelah menjadi Kabid Bina Marga PUPR pada 29 Agustus 2017, Arfan diangkat menjadi Plt Kadis PUPR menggantikan Dody Irawan, yang mengundurkan diri.

Sementara itu, dalam dakwaan kedua, Zumi Zola didakwa menyetor duit ke DPRD Jambi demi pengesahan Raperda APBD. Zumi Zola juga didakwa menyetor duit gratifikasi ke DPRD Jambi dengan total Rp 16,490 miliar.

Duit setoran ini dimaksudkan untuk mempermulus pengesahan Rancangan Perda APBD Jambi pada 2017 dan 2018.

Baca juga: Zumi Zola Didakwa Terima Gratifikasi Rp 44 M dan Alphard

(fdn/dhn)