Istana soal Tudingan SBY: Jangan Berteriak di Luar, Pakai Parlemen

Ali Mochtar Ngabalin (Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta - Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral di pilkada. Pihak Istana Kepresidenan meminta SBY memanfaatkan Fraksi PD untuk mengklarifikasinya lewat parlemen.

"Kan kawan di Demokrat dan Pak SBY bahwa kepanjangan partai itu adalah fraksi di parlemen. Karena itu, gunakan kewenangan itu. Dia kumpulkan data fakta yang kuat, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian panggil Kapolri, Panglima, BIN, asal jangan fitnah, menuduh. Jangan berteriak di luar, kasihan energinya habis. Pakai parlemen," ujar tenaga ahli kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Ngabalin juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta data jika ada aparat yang tidak netral.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga minta teman-teman Partai Demokrat, partai mana saja, menggunakan parlemen untuk menyampaikan kepada pemerintah, asal by data dan fakta. Kalau nanti saya dapatkan datanya, saya akan laporkan kepada Bapak. Beliau mengiyakan," ujar Ngabalin.

Sebelumnya, SBY menuding ada oknum BIN-Polri-TNI yang tidak netral. Dia memastikan hal tersebut bukanlah berita bohong atau hoax.

"Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax. Sekali lagi ini oknum. Namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik," sebut dia saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6).

Jokowi langsung menepis pernyataan SBY. Jokowi menegaskan netralitas TNI, Polri, dan BIN mutlak.

"Netralitas TNI, Polri, dan BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dan ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, BIN," ujar Jokowi di Kompleks GBK Senayan, Jakarta. (dkp/ams)