"Pemerintah harus mengklarifikasi karena kan apa yang disampaikan Pak SBY ini menurut saya suatu hal yang sangat serius," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Fadli mengatakan, jika tudingan itu benar, maka ada satu pelanggaran berat terhadap hukum dan konstitusi yang dilakukan ketiga institusi tersebut. Sehingga, pemerintah harus secara tegas dan serius menindaklanjuti persoalan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira harus ada satu tindakan tegas. Tuduhan Pak SBY ini saya kira tuduhan serius," ujarnya.
Fadli yakin SBY tidak asal melontarkan tuduhan terkait ketidaknetralan aparat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga yakin SBY memiliki data yang jelas dan valid.
"Saya kira Pak SBY mempunyai data kuat dan saya juga termasuk yang yakin apa yang disampaikan itu ada dasarnya," kata Fadli.
Sebelumnya, SBY menuding ada oknum BIN-Polri-TNI tidak netral. Dia memastikan hal tersebut bukanlah berita bohong atau Hoax.
"Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik," sebut dia saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6).
Presiden Jokowi sudah menepis tudingan SBY itu. Dia menegaskan netralitas aparat, dalam hal ini BIN, TNI, dan Polri mutlak adanya.
"Netralistas TNI, Polri, BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Dan ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, BIN," tegas Jokowi di Kompleks GBK Senayan, Jakarta, Senin (25/6). (elz/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini