Setahun Yayasan Sekolah Kisruh, Siswa Tidak Boleh Jadi Korban

Yogyakarta - Berbulan-bulan konflik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika (BTI) Yogyakarta sampai saat ini belum selesai. Akibatnya kondisi belajar mengajar siswa di sekolah itu tidak kondusif.

Memasuki tahun ajarab baru 2018/2019 konflik itu belum selesai. Sementara itu siswa harus segera mendaftar ulang di sekolah. Namun ada siswa yang mau mendaftar ulang, namun ada juga siswa yang tidak mau mendaftar ulang.

Ketua Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, Tjokir Sam, meminta para siswa lama mendaftar ulang. Agar para siswa termasuk mereka yang menyelenggarakan pendidikan di luar yayasan tetap diakui sebagai siswa Bhinneka Yogyakarta.

"Ini kan sudah masuk tahun ajaran baru, kita mengimbau mereka harus daftar ulang. Kalau mereka tidak mendaftar ulang ya berarti mereka tidak mau bersekolah di Bhinneka," jelas Tjokir di Sekolah Bhinneka Jalan Kranggan No 11 A Yogyakarta , Jumat (22/6/2018).

Tjokir mengatakan, kini masih ada belasan siswa lama yang belajar di luar naungan yayasan. Pihaknya berharap mereka mendaftar ulang di tahun ajaran baru ini. Supaya urusan administrasi dengan dinas terkait yang menyangkut aktivitas belajar mengajar lancar.

"Tentunya mendaftar ulang dan mengikuti tata tertib atau aturan yang ada, yang yayasan buat. Kalau misalnya mereka tidak mau daftar ulang tapi mau bersekolah di sini, la terus nanti kita laporan ke Dinas (Pendidikan) gimana ceritanya," papar Tjokir.

Baca juga: 21 Jukir Nuthuk di Yogya Ditindak, Dishub: Mayoritas Muka Baru

"Kalau mereka tetap, masih bersikukuh (belajar di luar naungan yayasan) ya kita cuma melaporkan nama-nama ini kepada Disdik (Dinas Pendidikan). Tapi kebijakan melempar mereka ke sekolah-sekolah di mana itu urusan Disdik," lanjutnya.

Tjokir Sam Foto: Usman Hadi/detikcom

Kuasa Hukum Yayasan, Oncan Purba menambahkan, Yayasan Bhinneka yang dipimpin Tjokir adalah yang resmi. Sebab, yayasan tersebut telah mengantongi legalitas dari kemenkumham berupa surat penerimaan perubahan data yayasan.

"Ada surat kemenkumham nomor AHU/AH-01-06-0006953 perihal penerimaan perubahan data yayasan pendidikan dan pengajaran nasional Bhinneka Tunggal Ika. Surat ini keluar tanggal 21 Februari 2018. Jadi yang legal adalah yayasan ini," tegasnya.

Oleh sebab itu, Oncan menyebut pihak yang menyelenggarakan pendidikan mengatasnamakan Bhinneka diluar naungan yayasan ilegal. Pihaknya meminta mereka tidak membuat suasana gaduh, supaya Sekolah Bhinneka Yogyakarta eksis kembali.

"(Yayasan) yang benar ini, itu yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pihak-pihak yang di luar (yayasan) ini semua diharapkan jangan bikin hal-hal yang lain lagilah. Karena inilah yang sah, dan ini sudah mau digerakkan yang baik," ucapnya.

Baca juga: Warga Bantul Ikuti Kenduri Lintas Iman di Gereja Ganjuran

Sementara Mantan Sekretaris Yayasan, Achadi menerangkan, sejak pertengahan 2017 lalu wali murid secara swadaya menggaji guru. Pasca ini pihaknya akan tetap melangsungkan proses belajar mengajar di luar yayasan sampai persoalan di internal selesai.

"Kalau kami ya akan tetap (menyelenggarakan pendidikan) yang kami kelola, tetap di luar itu (yayasan) sampai mereka menyelesaikan persoalan. Wong kami ini patungan buat gaji guru kok," ungkapnya.

"Kami minta Ombudsman untuk menfasilitasi soal audit (yayasan). Sampai sekarang belum ada titik temu, mereka tidak mau diaudit. Auditnya tentang penggunaan uang sekolah, bos, bosda, yang menurut saya fatal adalah soal sewa-menyewa (gedung)," tutupnya.

Tjokir menambahkan Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta dari jenjang SD sampai SMA kekurangan siswa akibat konflik internal berkepanjangan. Untuk menggaet siswa di tahun ajaran baru ini, yayasan yang menaungi sekolah mencoba menawarkan beasiswa bagi kalangan kurang mampu.

"Iya, sekarang ini kita kekurangan siswa karena terjadi, ada pergolakan. Tapi sekarang kita sudah mulai membuat program baru," katanya.

"Kalau ada siswa yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu ya, kami tidak pungut uang gedung sama mungkin SPP-nya. Supaya (sekolah) Bhinneka ini tetap berjalan," lanjutnya.

Tjokir mengatakan, beasiswa yang diusahakan yayasan bertujuan agar Sekolah Bhinneka Yogyakarta tetap eksis. Oleh karenanya, pihaknya akan mencari sponsor dengan cara mencarikan wali asuh bagi siswa kurang mampu yang ingin bersekolah di Bhinneka Yogyakarta.

Dia melanjutkan, kini sudah ada delapan siswa yang mendaftar di SMA Bhinneka Yogyakarta. Sementara untuk SD dan SMP kini pihaknya sedang membuka pendaftaran. Harapannya dengan adanya beasiswa tersebut banyak calon siswa yang mendaftar.

"Sasarannya kita tidak melihat siapapun, apapun agamanya, apapun dari warga apa tidak kita lihat. Cuma yang kita lihat bahwa anak itu mau bersekolah," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, konflik internal di Yayasan Bhinneka pecah saat pihak yayasan ingin memperbaharui kontrak kerja para guru pada pertengahan 2017 lalu. Namun, hanya guru SMA yang membubuhkan tanda tangan, sementara guru SD-SMP menolak.

Kemudian persoalan merembet ke gaji. Kala itu ada sebagian guru SD-SMP mengaku tidak digaji yayasan antara 3-4 bulan. Akhirnya karena tidak ada titik temu di antara pihak yang bertikai, wali murid dan para guru SD-SMP ekosodus dari gedung Sekolah Bhinneka.

Tercatat ada 64 siswa SD dan SMP Bhinneka Yogyakarta belajar di Ndalem Notoprajan tanggal 17 Juli 2017. Namun berkat intervensi dinas terkait, akhirnya mereka bersedia kembali belajar di gedung lama. Namun bukan berarti persoalan di internal yayasan usai. (bgs/bgs)