Batal Gelar Debat Pilwalkot, KPU Sukabumi Ungkit Fakta Ini

Sukabumi - Debat pasangan calon (paslon) Pilwakot Sukabumi 2018 batal digelar KPU karena tidak mendapat izin dari pengelola Gedung Anton Soedjarwo. Pemilihan tempat tersebut bukan tanpa alasan. KPU Kota Sukabumi mengungkit fakta bahwa gedung berada di area Setukpa Lemdikpol Polri tersebut pernah dipakai menggelar debat Pilwalkot Sukabumi.

"Tahun 2013 pernah dipakai untuk acara KPU debat pasangan calon dan itu tidak masalah. Makanya sejak awal juga sudah keluar izin karena pada penyelenggaraan tahapan sebelumnya sudah pernah," kata Divisi Teknis KPU Kota Sukabumi Agung Digaswara kepada detikcom, Kamis (21/6/2018).

Baca juga: Soal Jenderal Disebut KPU Sukabumi Tak Izinkan Debat Pilwalkot

Baca juga: Penjelasan KPU Kota Sukabumi soal Debat Pilwalkot Batal Digelar

Pada 2013 silam, pasangan Mulyono-Jona Arizona, Andri Hamami-Dangkih AS Nuklit, Sanusi-Yeyet Hudayat, dan M Muraz-A Fahmi pernah mengikuti debat Pilwalkot di Gedung Anton Soedjarwo Sukabumi.

Agung memahami aturan pelarangan acara debat Pilwalkot Sukabumi 2018 berkaitan kebijakan pimpinan Setukpa Lemdikpol saat ini. Soal larangan penggunaan gedung tersebut untuk acara debat karena berada di lingkungan pendidikan, Agung mencontohkan penggunaan Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) di Bandung saat debat Pilgub Jabar 2018.

"Sabuga bagian dari ITB bukan? Selama itu dikomersialkan, tidak apa-apa selama kedudukannya profesional. Kan gedung pemerintah juga ada yang suka dipakai pernikahan, perpisahan dan lain sebagainya. Selama profesional antara KPU dalam hal ini melalui EO (event organizer) dengan pemilik gedung, sebenarnya tidak masalah," tutur Agung.

Baca juga: Hentikan Debat Paslon Pilwakot Sukabumi, Ini Penjelasan Kasetukpa

KPU Kota Sukabumi sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pusat dan provinsi. Menurut Agung, KPU pusat dan Jabar menyampaikan tidak ada yang salah dengan penggunaan Gedung Anton Soedjarwo.

"Semalam juga KPU RI sudah membolehkan, dari KPU Propinsi (Jabar) juga tidak masalah ketika kita konsultasi. KPU Propinsi selain Sabuga juga menggunakan IPDN untuk acara debat, ini beda kebijakan dengan kepala Lemdikpolnya," ujar Agung. (sya/bbn)