Penjelasan KPU Kota Sukabumi soal Debat Pilwalkot Batal Digelar

Sukabumi - KPU Kota Sukabumi mengaku sudah mempersiapkan debat publik Pilwalkot Sukabumi 2018 putaran terakhir berjalan baik. Tiba-tiba pengelola Gedung Anton Soedjarwo tidak memberikan izin, sehingga kegiatan tersebut mendadak batal digelar malam ini.

"Kami sudah kordinasi dengan sejumlah pihak, baik Panwas, kepolisian, pemerintah daerah sampai fix siap melaksanakan (acara debat Pilwalkot Sukabumi). Tapi pengelola (gedung) memberitahukan tidak memberikan izin dari pusat," kata Ketua KPU Kota Sukabumi kepada awak media di Gedung Anton Soedjarwo, komplek Setukpa Mabes Polri, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (20/6/2018) malam.

Baca juga: Debat Pilwalkot Sukabumi Mendadak Batal Digelar

Hamzah lantas membeberkan alasan pelarangan tersebut. Menurutnya pihak pengelola gedung menganggap kegiatan debat publik tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye.

"Alasannya ini kampanye, dilarang di tempat-tempat pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Padahal kita berasumsi ini bentuk sosialisasi, bukan kampanye. Kita melihat beberapa faktor seperti KPU yang lain, dan sebelumnya juga kita melaksanakan kegiatan serupa, kita anggap ini sebagai bentuk pengulang kegiatan. Tapi karena pengelola punya persepsi aturan hukum yang berbeda. ya sudah kita laksanakan," tuturnya.

Hamzah menampik perencanaan pihaknya kurang matang. Dia memastikan seluruh langkah sudah dilaksanan agar debat terlaksana dengan baik.

"Kita sudah kordinasi, sudah ada izin, tapi mendadak dari pusat memberi keputusan seperti itu. Sebagai customer (penyewa gedung) kita batalkan saja," ujarnya.

Baca juga: Empat Paslon Resmi Bertarung di Pilwakot Sukabumi 2018

Dia memastikan tidak akan ada debat lanjutan, sebab waktunya sudah mepet dan dirasakan cukup dengan debat pertama. "Harapan kami sudah terlaksana dengan baik," kata Hamzah.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi Muhammad Aminudin menganggap gagalnya debat terakhir ini bukan sebuah pelanggaran.

"Dilakukan atau tidak dilakukan sudah diatur dalam aturan. Kalau ternyata dilakukan, Panwas akan melakukan pengawasan melekat. Kalau dibatalkan, ya kami laporkan dibatalkan. Kalau dibatalkan. menurut kami hal yang sah dan wajar," kata Aminudin. (sya/bbn)