Panja: RKUHP Sudah 100 Persen, Tinggal Tunggu Keputusan Fraksi

Jakarta - Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP F-NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan saat ini Rancangan KUHP sebenarnya sudah selesai 100 persen. Namun, terkait pengesahan, Taufiqulhadi mengatakan hanya menunggu persetujuan dari fraksi di DPR.

Taufiqulhadi mengatakan kemungkinan besar KUHP yang baru dapat diundangkan sebelum 17 Agustus nanti. Saat ini Panja hanya tinggal menunggu persetujuan semua fraksi di sidang paripurna.

Baca juga: Kirim Surat ke Jokowi soal RKUHP, KPK Dinilai Tak Tepat

"Kalau dalam konteks saya sebagai anggota Panja, saya ingin mengatakan saat ini sebetulnya (RKUHP) sudah selesai 100 persen. Tinggal keputusan fraksi, misalnya hukuman mati setuju atau nggak. Sekali pertemuan, nanti setelah hari raya, sudah selesai. Sebelum Agustus, insyaallah, kami bisa menyelesaikan hal tersebut dan menurut saya (bulan) Juni kita sudah bisa bawa ke sidang paripurna," jelas Taufiqulhadi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).

Taufiqulhadi menuturkan saat pembahasan RKUHP, ada beberapa pasal yang alot dibahas, misalnya soal hukuman mati, hukum pidana terhadap praktik santet, pencabulan, dan perzinaan.

Baca juga: Isi Surat KPK ke Jokowi yang Tolak Pasal Tipikor Masuk RKUHP

"Pertama, yang memerlukan keputusan yang kontroversial adalah hukuman mati, santet, masalah asal pencabulan, apakah itu pencabulan anak di bawah umur dan apakah itu pencabulan sesama jenis, pasal perzinaan. Itu perlu keputusan," kata Taufiqulhadi.

Jika nantinya surat penolakan dari KPK mengenai delik korupsi masuk dalam RKUHP kepada Presiden Jokowi, dan akan ada perubahan sikap dari pemerintah, Taufiqulhadi mengatakan, hal itu tentunya akan mengganggu ritme kerja Panja.

Baca juga: Sanksi Pidana di RKUHP Jangan Hanya Fokus Penjarakan Orang

"Sebetulnya dengan presiden itu adalah pihak eksekutif. Sebetulnya kan sebuah undang-undang dibikin oleh eksekutif dan legislatif. Ketika undang-undang dibuat, pasti sudah dilaporkan terus-menerus progresnya kepada presiden oleh Menkum HAM (Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly). Jadi presiden sudah mengetahui hal tersebut. Kalau misalnya dalam perjalanan tiba-tiba ada perubahan sikap dari Presiden, itu akan merusak ritme pekerjaan daripada Panja," ujar Taufiqulhadi. (aud/jor)