Kirim Surat ke Jokowi soal RKUHP, KPK Dinilai Tak Tepat

Jakarta - Pengamat hukum Umar Husin menilai sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menolak delik korupsi masuk dalam RKUHP, sebagai bentuk pembangkangan terhadap Presiden Joko Widodo. Umar mengatakan sikap KPK tidak benar.

"Saya ingin menyoroti sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang menolak. Ini bentuk pembangkangan pada birokrasi, pada Presiden," kata Umar Husin dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).

Baca juga: Isi Surat KPK ke Jokowi yang Tolak Pasal Tipikor Masuk RKUHP

Menurut Umar, surat yang dikirim KPK ke Jokowi terkesan mengancam. Menurut Umar, jika Jokowi memenuhi permintaan KPK, dikhawatirkan lembaga negara lainnya juga akan mencontoh.

"Ada kesan mengancam di sini. Kirim surat minta Presiden intervensi tetap pada (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) format sekarang. Ini tidak betul, presiden tidak boleh diancam. Anda bayangkan kalau semua institusi bersikap sama seperti KPK," ujar Umar.

KPK mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP. Masuknya delik tersebut dinilai KPK akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, termasuk kelembagaan KPK.

Baca juga: DPR Harap Ada Masukan KPK dalam RUU KUHP

KPK telah mengirimkan surat sebanyak lima kali. Selain ke Jokowi, KPK mengirimkannya ke Ketua Panja RKUHP DPR serta Kementerian Hukum dan HAM. Surat tersebut dikirim pada 14 Desember 2016, 4 Januari 2017, 13 Januari 2017, 24 Mei 2017, dan 13 Februari 2018.

Inti surat itu pada prinsipnya pernyataan sikap KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP. (aud/bag)