Menkum HAM: Perpres RUU Antiterorisme Tak Perlu Persetujuan DPR

Jakarta - Setelah RUU Antiterorisme disahkan besok, Jumat (25/5), tim pemerintah segera mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan perpres pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme. Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut perpres yang diterbitkan Jokowi tak memerlukan persetujuan DPR.

"Kan pembuatan itu kan harus presiden dan presiden tidak perlu persetujuan DPR," ujar Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2018).

Baca juga: RUU Antiterorisme Disahkan DPR Besok

Andai ada rapat konsultasi dengan DPR, hasil keputusan rapat itu sifatnya tidak mengikat. Sebab, perpres merupakan keputusan penuh presiden.

"Bahwa kita nanti bicara secara informal, itu boleh saja. Karena perpres keputusan presiden," tutur Yasonna.

Baca juga: Menkum HAM: Insyaallah Besok Paripurna RUU Antiterorisme

Pemerintah dan DPR malam ini telah menyepakati revisi atas UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. RUU Antiterorisme akan disahkan lewat sidang paripurna DPR pada Jumat (25/5).

Berikut bunyi definisi terorisme yang disepakati 10 fraksi di DPR:

Rumusan 23 Mei 2018 Alternatif II:
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

(rvk/rvk)