Terkait Savana Sikasur, Pemkab Probolinggo Segera Lapor Kemendagri

Probolinggo - Perbedaan pandangan tentang tapal batas wilayah Savana Sikasur antara pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Situbondo menimbulkan polemik berkepanjangan.

Agar segera bisa dituntaskan, Pemkab Probolinggo pun bersiap melaporkan permasalahan ini ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

"Berharap Kemendagri bisa menjadi mediator dan bisa berperan aktif dalam penyelesaian kewilayahan ini secara bijak," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurrahman saat dihubungi detikcom, Selasa (15/5/2018).

Wahid menambahkan, faktor penyebab terjadinya perbedaan tapal batas Savana Sikasur adalah karena Pemkab Probolinggo berpegang teguh pada peta rupa bumi dengan skala 1:25.000 yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal di tahun 1999 dan Peta Topografi Ditjen Geologi dan Tata Lingkungan Kementerian Sumberdaya Mineral dengan skala 1 : 50.000.

Sedangkan Pemkab Situbondo mengacu pada Peta Java resn Pasoeroean Basuki 1923-1924 Blad XL-57 C Afdeling Panaroekan (Peta Belanda).

"Diharapkan pemerintah pusat bisa menyelesaikan permasalahan ini agar polemik Savana Sikasur segera ada kejelasan," pintanya.

Terkait Savana Sikasur, Wahid mengungkapkan, Pemkab Probolinggo berencana melakukan upaya percepatan pengembangan wilayah ini menjadi destinasi andalan, yaitu dengan program 4 B (Bromo, Bentar, Binor dan Bremi).

Usulan untuk mempercantik dan mengelola secara profesional kawasan Savana Sikasur pada tahun 2019 tersebut juga telah disepakati oleh DPRD Kabupaten Probolinggo.

"Nanti Sikasur akan dijadikan satu paket wisata dengan taman hidup, air terjun guyangan dan air terjun Darungan di Desa Bremi Kecamatan Krucil," tegasnya.

Savana yang terletak di bawah kaki Gunung Argopuro ini dikenal tak hanya memiliki pemandangan indah tetapi juga menyimpan beragam flora dan fauna serta memiliki situs bersejarah di dalamnya. (lll/lll)