Bupati HST Minta 23 Kendaraan Mewahnya Tak Dijual, Ini Kata KPK

Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (HST Kalsel) Abdul Latif (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif meminta KPK tak menjual kendaraan mewahnya yang disita. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan hal tersebut akan diputuskan penyidik.

"Nanti penyidik bersama Tim Labuksi (Pelacakan Barang Bukti Sita) akan memutuskan seperti apa penyelesaiannya, apakah lebih awal dilelang atau menunggu prosesnya," kata Saut lewat pesan singkat, Jumat (23/3/2018).

Melihat penanganan di beberapa negara, Saut sendiri berpendapat lebih baik barang sitaan tersebut dijual tanpa menunggu kasus tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dia mempertimbangkan soal dana pemeliharaan dan nilai barang yang akan turun seiring berjalannya waktu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nantinya, jika sudah inkrah dan KPK kalah di pengadilan, uang hasil penjualan diberikan kepada pihak bersengketa.

"Namun saya pribadi beranggapan perlu melakukannya seperti yang dilakukan oleh beberapa negara, barang sitaan langsung dijual karena kalau menunggu kasusnya inkrah akan memakan dana pemeliharaan dan harganya bisa turun seiring berjalanya waktu," tutur Saut.

"Jadi lebih baik dijual saja, nanti kalau KPK kalah di pengadilan ya kembalikan saja uang hasil penjualan itu kepada yang berhak," imbuhnya.

Sebelumnya, Abdul Latif meminta mobi-motor mewahnya tak lebih dulu dijual KPK. Dia miliknya dilelang KPK sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkrah

"Jangan (dijual atau dilelang) dong, jangan," kata Latif usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/3/2018).

Menurut Latif, KPK jangan langsung menyita seluruh kendaraannya itu. Latif ingin KPK membuktikan dulu aset miliknya yang mana yang terkait kejahatannya.

"Ya dilihat dululah. Barang yang mana yang dari kejahatan, mana yang bukan. Nggak mesti harus diambil semua kan," ucap Latif. (jbr/knv)