23 Kendaraan Mewah Disita KPK, Bupati HST: Jangan Dijual Dong

Jakarta - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif tidak ingin 23 mobil mewah-motor gede miliknya dilelang KPK sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkrah. Dari 23 kendaraan mewah itu, 16 di antaranya dibawa KPK ke Jakarta.

"Jangan (dijual atau dilelang) dong, jangan," kata Latif usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/3/2018).

Baca juga: Mobil Mewah Disita KPK dari Bupati HST: Serba Putih dan Nopol 232

Menurut Latif, KPK jangan langsung menyita seluruh kendaraannya itu. Latif ingin KPK membuktikan dulu aset miliknya yang mana yang terkait kejahatannya.

"Ya dilihat dululah. Barang yang mana yang dari kejahatan, mana yang bukan. Nggak mesti harus diambil semua kan," ucap Latif.

Latif dijerat KPK dengan sangkaan penerimaan suap terkait proyek di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Selain itu, Latif juga ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan jeratan penerimaan gratifikasi serta pencucian uang. Total gratifikasi yang diduga diterima Latif sebesar Rp 23 miliar.

Baca juga: KPK Ingin Lelang Barang Sitaan Tanpa Perlu Izin Tersangka

Dalam beberapa waktu terakhir, KPK memang tengah menyusun draf untuk diusulkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang isinya agar dapat langsung melelang barang sitaan terkait kasus tindak pidana korupsi tanpa perlu persetujuan tersangka. KPK beralasan biaya perawatan serta dalam kondisi tertentu barang sitaan bisa turun nilainya ketika nantinya dilelang setelah putusan inkrah.

"Tapi sayangnya berdasarkan hukum yang berlaku sekarang harus ada persetujuan dari yang tersangka, jadi kita nggak bisa melelang langsung kalau tanpa persetujuan tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jumat (16/3). (nif/dhn)