18 Anggota DPRD Jadi Tersangka, Sekwan Minta Fatwa Gubernur

Malang - Pasca penetapan 19 anggota DPRD sebagai tersangka korupsi pembahasan APBD-Perubahan tahun anggaran 2015, Bagian Sekretaris DPRD Kota Malang tengah meminta petunjuk Pemprov Jatim.

"Kami sudah menyurati gubernur, soal masalah ini. Butuh fatwa atau petunjuk, bagaimana langkah kami dengan persoalan yang terjadi," kata Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi kepada wartawan di kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu, Kamis (22/3/2018).

Bambang mengaku, ini merupakan inisiatif pihaknya sebagai fasilitator kinerja DPRD Kota Malang. Surat telah dikirim dan tengah menunggu jawaban. "Inisiatif kami sendiri, setelah melihat kasus yang terjadi dari media massa," sebut Bambang.

Baca juga: Pasca KPK Tetapkan 19 Tersangka, Begini Suasana DPRD Kota Malang

Dia tak memungkiri 19 orang yang ditetapkan tersangka, salah satunya mantan Ketua DPRD Arief Wicaksono, yang kini sudah menjalani persidangan, banyak duduk di alat kelengkapan dewan. Seperti unsur pimpinan, ketua fraksi, badan kehormatan, sampai ketua komisi, badan musyawarah dan badan anggaran. "Iya banyak di alat kelengkapan," bebernya.

Diakui, kinerja dewan banyak merujuk pada agenda badan musyawarah, pengawasan dan bugeting. Terlepas dari agenda kerja masing-masing komisi, dan fraksi

Pekan ini, ada agenda penting yakni terkait Laporan Pertanggung Jawaban Wali Kota Malang tahun 2017. "Agendanya itu, kapan pelaksanaanya. Ya minggu ini. Makanya kami bersurat ke gubernur, meminta petunjuk bagaimana kedepannya," tegasnya.

Baca juga: Ironi Bancakan Korupsi, 19 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap

Korupsi massa melibatkan DPRD dan wali kota non aktif Moch Anton diungkap KPK. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Ketua DPRD Malang 2014-2019 M Arief Wicaksono dan Kadis PU Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono. Keduanya pun saat ini telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menetapkan 19 orang tersangka yaitu Anton selaku Wali Kota Malang 2013-2018 serta 18 anggota DPRD periode 2014-2019. KPK menyebut Anton memberikan suap Rp 700 juta ke Arief melalui Jarot. Setelah itu, Arief disebut membagikan Rp 600 juta ke para anggota DPRD Malang.

Jika dirangkum, ada 3 politikus PDIP, 4 PKB, 1 Gerindra, 3 Demokrat, 2 PAN, 1 PPP, 1 Hanura, dan 3 Golkar. Berikut ini identitas lengkapnya:

1. Moch Anton - Wali Kota Malang
2. Suprapto - Anggota DPRD Malang - PDIP
3. HM Zainuddin - Wakil Ketua DPRD Malang - PKB
4. Sahrawi - Anggota DPRD Malang - PKB
5. Salamet - Anggota DPRD Malang - Gerindra
6. Wiwik Hendri Astuti - Wakil Ketua DPRD Malang - Demokrat
7. Mohan Katelu - Anggota DPRD Malang - PAN
8. Sulik Lestyowati - Anggota DPRD Malang - Demokrat
9. Abdul Hakim - Anggota DPRD Malang - PDIP
10. Bambang Sumarto - Anggota DPRD Malang - Golkar
11. Imam Fauzi - Anggota DPRD Malang - PKB
12. Syaiful Rusdi - Anggota DPRD Malang - PAN
13. Tri Yudiani - Anggota DPRD Malang - PDIP
14. Heri Pudji Utami - Anggota DPRD Malang - PPP
15. Hery Subiantono - Anggota DPRD Malang - Demokrat
16. Ya'qud Ananda Gudban - Anggota DPRD Malang - Hanura
17. Rahayu Sugiarti - Anggota DPRD Malang - Golkar
18. Sukarno - Anggota DPRD Malang - Golkar
19. H Abd Rachman - Anggota DPRD Malang - PKB (fat/fat)