Wiranto: TNI Dilibatkan Tangani Terorisme Tak Perlu Diributkan

Jakarta - Pemerintah dan DPR melalui panitia khusus menyepakati revisi UU Terorisme atas keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Menko Polhukam Wiranto mengatakan pelibatan TNI merupakan wujud perlawanan total terhadap terorisme.

"Kita menyusun UU, merevisi UU, maka revisinya juga harus mengisyaratkan melawan terorisme dengan cara total. Kalau total berarti polisi diperkuat dengan TNI nggak masalah. Bahkan seluruh masyarakat dilibatkan melawan terorisme," kata Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Wiranto meminta pelibatan TNI untuk menangani terorisme tidak dijadikan polemik. Bahkan ia mendukung pelibatan masyarakat dalam bentuk peringatan dini. Warga bisa melapor ke RT dan RW setempat jika ada indikasi aktivitas terorisme di lingkungannya.

Baca juga: Polri Sudah Punya MoU Kerja Sama dengan TNI Tangani Terorisme

"Kalau polisi kemudian mempunyai tugas melawan terorisme, seperti Densus, kemudian juga BNPT, maka harus dilibatkan. Pelibatan TNI inilah yang dilibatkan dalam revisi UU itu. Jadi jangan diributkan. Nggak perlu dipermasalahkan karena seluruh dunia juga menganut ini. Sekarang UU itu sedang diselesaikan," kata Wiranto.

Wiranto menambahkan Indonesia sudah menjadi pelopor terhadap negara lainnya dalam penanggulangan terorisme. Pelibatan TNI, menurutnya, sangat diperlukan agar terorisme bisa diberantas hingga tuntas.

Baca juga: Imparsial Sebut Peran TNI di RUU Antiterorisme Tak Dibutuhkan

"Mengapa demikian? Karena terorisme itu tidak mengenal batas negara dan tatkala dia melakukan aksinya, korbannya juga membabi buta, polisi juga, TNI juga, masyarakat juga, perempuan, bisa jadi korban terorisme," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Pansus Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi sebelumnya menyebut pemerintah dan DPR melalui panitia khusus menyepakati keterlibatan TNI dalam revisi UU Antiterorisme. Namun keterlibatan TNI perlu diatur lagi dalam peraturan presiden. (dkp/hri)