Komisi C: Kalau Pakai Logika, PMD Dharma Jaya Tak akan Dicabut

Jakarta - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut penyertaan modal daerah (PMD) untuk PD Dharma Jaya. Padahal, menurut anggota Komisi C Ruslan Amsyari, PD Dharma Jaya salah satu BUMD yang pantas menerima PMD.

"Kayak Dharma Jaya, Rp 39 miliar yang mereka seharusnya menerima. Food Station sekitar Rp 125 miliar. Nah, harusnya nggak serta-merta bisa juga dibatalkan. Apalagi dengan asumsi nanti akan dicarikan mitra kerja swasta," sesal Ruslan saat dimintai tanggapan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Legislator dari Partai Hanura ini pun tak sependapat dengan usulan kerja sama PD Dharma Jaya dengan pihak swasta. Kata dia, usulan itu justru akan berimbas buruk.

"Itu jujur saya bilang, manakala swasta masuk ke dalam regulasi BUMD kita, maka siap-siaplah semua BUMD kita dikelola oleh swasta dan ketahanan pangan kita susah. Yang namanya swasta kan bicaranya profit oriented. Nggak mungkin mereka ada jiwa sosialnya," papar Ruslan.

Baca juga: Meski Anies Tak Beri PMD untuk Daging Murah, Warga Tak Boleh Rugi

Baca juga: Sandiaga Pastikan Pemegang KJP Tetap Dapat Daging Murah

Ruslan berpendapat, kalau prinsipnya kemandirian, PT Jakarta Propertindo-lah yang semestinya tidak mendapatkan PMD. BUMD yang bergerak di bidang infrastuktur itu diketahui menerima PMD sebesar Rp 2,2 miliar.

"Kan bahasanya gubernur mereka harus mandiri. Ya, kita lihat dulu mana yang mandiri, mana yang tidak. Kalau kaya Jakpro suruh mandiri sih sah-sah saja. Bila perlu, MRT suruh mandiri saja, kan begitu. Ya kan. Itu bisnis murni," urainya.

Baca juga: Tak Dapat PMD, Dirut Dharma Jaya: Pak Wagub Salah Pengertian

Baca juga: Bahas PMD, Sandiaga akan Undang PD Dharma Jaya

Pencabutan PMD untuk PD Dharma Jaya sebenarnya dilakukan untuk menutupi kekurangan APBD DKI Jakarta 2018. Ruslan berpendapat Gubernur Anies seharusnya melihat dengan logika dalam memutuskan BUMD mana yang pantas mendapatkan PMD.

"Begini, ya tinggal mata batin atau mata hati para pemangku kebijakan itu melihatnya, jangan dengan kacamata kuda. Tapi dengan hati dan logika," sindirnya.

Ruslan meyakini, jika logika yang dipakai, siapa pun gubernurnya tak bakal mencabut PMD untuk PD Dharma Jaya. "Kalau dia bicara dengan kacamata kuda, ya sudah nyelonong saja, yang kelihatan lurus saja. Tapi, kalau bicara dengan pertimbangan logika dan akal sehat, tentu saya pikir siapa pun akan mempertimbangkan itu, (PMD) untuk diberikan," tutupnya. (zak/ams)